Menteri LHK Jamin Refocusing Anggaran Tidak Ganggu Program Berbasis Masyarakat

Merdeka.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (2/2). Menteri Siti menyampaikan Realisasi Kegiatan Tahun 2020, refocusing dan realokasi APBN Tahun Anggaran 2021, Strategi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 dan isu-isu aktual lainnya.

Dia menuturkan, Anggaran Belanja KLHK Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp7,69 T, berhasil terealisasi sebesar Rp7,23 T, atau 93,97%. Sedangkan, untuk Anggaran Belanja TA 2021, KLHK mendapat refocusing atau penghematan anggaran sebesar Rp519 M dari anggaran semula Rp7,9 T. Sehingga, anggaran belanja KLHK setelah refocusing yaitu Tp7,4 T.

"Refocusing tidak mengganggu rencana-rencana dan agenda kegiatan yang berbasis masyarakat," kata Menteri Siti lewat keterangannya, Selasa (2/2).

Selanjutnya, Siti menyampaikan strategi pengelolaan APBN TA 2021 sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo kepada jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Menurut dia, Jokowi meminta agar dilakukan reformasi anggaran untuk menggerakkan ekonomi nasional dan daerah.

"APBN harus dikelola dengan cermat, efektif, tepat sasaran dan dibelanjakan untuk kepentingan rakyat secara langsung," kata politisi NasDem itu.

Selain itu, lanjut dia, perlu ada fleksibilitas anggaran guna menghadapi ketidakpastian dan harus mampu memecahkan masalah rakyat.

Siti bilang, khusus dalam anggaran yang ditujukan untuk membantu masyarakat harus dilakukan dengan hati-hati, transparan, akuntabel, serta pengawasan secara ketat.

"Jadi fokus dengan belanja barang dan jasa. Bapak Presiden berpesan harus hati-hati. Kembangkan sebanyak-banyaknya lapangan kerja, manfaatkan dan dorong produk lokal, serta secara evolutif menjaga reformasi anggaran," tuturnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono, Komisi IV DPR RI menyesalkan pemotongan anggaran belanja KLHK TA 2021. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi rencana penghematan sebesar Rp. 519 M.

Meski begitu, Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri LHK mengenai usulan penghematan belanja KLHK TA 2021 dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi Covid-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat. Serta percepatan pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp519 M dari pagu semula Rp7,9 T menjadi Rp7,4 T.

Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk melaksanakan pengembangan pemanfaatan sampah menjadi energi Refused-Derived Fuel (RDF) dalam rangka menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia.

"Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah KLHK untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai kelayakan usaha pengembangan RDF sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemanfaatan sampah perkotaan sebagai energi," ucapnya.

Komisi IV DPR juga kembali mendorong KLHK melakukan penegakan hukum atas kasus penggunaan kawasan hutan nonprosedural, khususnya untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, termasuk aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan target penyelesaian proses penegakan hukum. Atas kasus kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang berdasarkan informasi Menteri LHK terdapat sekitar Rp19,3 T dari 28 kasus gugatan selama tahun 2015-2020, yang belum tereksekusi.

"Dalam hal ini, Komisi IV DPR RI meminta kepada KLHK untuk menyampaikan data mengenai nama-nama perusahaan yang melakukan tindak pidana sebagaimana gugatan kasus perdata dimaksud," ucapnya.