Meski tak setuju paham khilafah, Fahri tolak HTI dibubarkan

Merdeka.com - Pemerintah mengusulkan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena kegiatan yang dilakukan terindikasi telah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan langkah itu dan menilai pemerintah telah gagal menjadi fasilitator gerakan sosial.

"Ya bisa saja, pemerintah boleh melakukan gugatan tapi tidak boleh melakukan pembubaran tanpa proses pengadilan. Jadi harus melalui proses peradilan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/5).

Meski begitu, lanjut dia, pemerintah seharusnya bersikap tenang dan menyediakan dialog publik untuk mengkaji bersama pemikiran yang dianut HTI.

"Karena kemudian pemerintah seperti berpihak. Sebenarnya, pemerintah tenang saja dengan yang begini-begini, hanya perlu menyiapkan fasilitas diskusi publik tentang apa yang ada," cetusnya.

Fahri mengaku beberapa kali berdebat dengan HTI dalam diskusi di sejumlah kampus. Menurutnya, ada kesalahan pemikiran soal konsep khilafah yang selalu didengungkan HTI.

"Saya sampai pada keyakinan ada kesalahan dalam cara melihat anatomi persoalan masyarakat berbasis sejarah dan sebagainya menurut saya itu agak kurang akurat," ujar Fahri.

Oleh karenanya, pemerintah disarankan untuk tidak mengambil keputusan membubarkan HTI. Polemik soal kegiatan HTI, lanjutnya, diserahkan kepada dinamika masyarakat melalui suatu forum diskusi.

"Seharusnya pemerintah tidak perlu mengambil peran ini, kalau ini dibiarkan menjadi dinamika masyarakat sipil. Tidak perlu menjadi keputusan politik pemerintah," pungkasnya.