Muhammadiyah Sarankan Mendikbud Bikin Kajian Mendalam Sebelum Ganti Format UN

Merdeka.com - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara perihal kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terkait wacana digantinya model Ujian Nasional (UN) 2021 mendatang. Menurut Haedar, seharusnya kebijakan itu perlu adanya kajian lebih dalam terlebih dahulu.

"Muhammadiyah pertama kepada para menteri ketika melakukan perubahan kebijakan tentu dasarnya pada undang-undang dan UUD. Maka yang menyangkut UN atau lain-lain maka kaji secara saksama, mendalam, agar keputusan yang diambil tidak seperti selama ini muncul di opini rakyat, yaitu tiap ganti menteri ganti kebijakan," kata Haedar di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

Haedar mengatakan, siapa pun menterinya keputusan itu harus ditelaah lebih dalam. Apalagi, pendidik merupakan modal dasar dalam membangun Indonesia yang lebih maju.

"Pendidikan itu menyangkut sesuatu yan mendasar. Bahkan masuk dalam UUD 1945 selain dari Undang-Undang tahun 2003 Sisdiknas. Karena menyangkut pendidikan karakter, kepribadian bangsa, pendidikan akal budi, tidak hanya soal skill. Maka kebijakan-kebijakan pendidikan tentu harus dikaitkan dengan usaha pembangunan manusia Indonesia yang utuh baik fisik maupun jiwa," tegasnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, seharusnya menteri menerima masukan dari segala hal. Sehingga, apapun yang diambil tak bermasalah ke depannya.

"Bila perlu minta masukan berbagai pihak agar semuanya kita melangkah ke depan penuh dengan berbagai hal. Seperti tadi setelah reformasi itu kan juga kita ada perubahan-perubahan. Tetapi kalau kita tidak saksama perubahan itu akan bermasalah di kemudian hari," pungkasnya.

Nadiem Tegaskan Bukan Menghapus UN

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, akan mengembalikan Ujian Nasional sesuai dengan Amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nadiem menegaskan UN bukan dihapus tapi diganti model pelaksanaannya.

"UN diganti formatnya, dikembalikan pada esensi semangat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu mengukur asesmen kompetensi minimum. Topiknya adalah numerasi dan literasi," kata Nadiem saat memberikan Sambutan di Diskusi Standar Nasional Pendidikan, Hotel Century pada Jumat (13/12).

Nadiem mengatakan, selama ini Ujian Nasional hanya menyajikan materi dan topik yang dipadatkan berdasarkan mata pelajaran. Sehingga cara tercepat untuk mendapatkan angka tinggi di Ujian Nasional adalah dengan menghafal. Demikian lah kenyataan yang terjadi di lapangan.

"Banyak sekali guru stres karena penilaian sekolah dan siswa dan orangtua stres karena seleksi dia ke tahap berikutnya bergantung kepada angka ini," kata dia.

Padahal, maksud Ujian Nasional adalah menilai sistem pendidikan atau suatu tolok ukur untuk mengevaluasi sekolah. "Bukan evaluasi sistem pendidikan, bukan untuk menentukan prestasi siswa," ucap dia.

Karena itu, tak elok rasanya prestasi hanya ditentukan oleh suatu tes pilihan ganda. Nadiem lalu melemparkan pertanyaan kepada peserta yang hadir. Terkait pemilihan pemimpin di sebuah organisasi.

"Bapak-bapak, ibu, di ruangan ini yang sudah punya organisasi sendiri sudah memimpin organisasi sendiri, kapan terakhir kali bapak-bapak, ibu-ibu memilih pemimpin, merekrut orang berdasarkan tes pilihan ganda, atau mempromosikan orang berdasarkan tes pilihan ganda," kata Nadiem

"Enggak pernah kan," timpal Nadiem.

Nadiem menuturkan, setiap kali ada promosi jabatan pasti yang dipertimbangkan adalah track record, interaksi, kompetensi kepemimpinan, kemampuan, dan integritas.

Itulah makanya, lanjut Nadiem, sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional hanya guru yang pantas menilai seorang murid.

"Sebab Guru paling mengenal itu anak," tukas Nadiem.