Ogah kecolongan, Polri siapkan rencana matang amankan Pilkada 2017

Merdeka.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono menyebut jelang perhelatan Pilkada serentak 2017, stabilitas politik di Indonesia khususnya di Pilgub DKI Jakarta akan mengalami gangguan. Hal itu disampaikan Hendropriyono dalam akun jejaring sosial Twitter miliknya.

Menanggapi hal itu, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar memastikan pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin menjaga stabilitas keamanan pelaksanaan Pilkada nanti. Ditegaskan Boy, segala sesuatunya termasuk strategi menghadapi situasi di luar perkiraan telah disiapkan Polri secara matang.

"Kepolisian akan berusaha semaksimal mungkin menjaga stabilitas keamanan pelaksanaan Pilkada. Tentu segala sesuatu termasuk rencana urgensi sudah disiapkan termasuk pelatihan-pelatihan simulasi sudah dilakukan," kata Boy usai menghadiri diskusi bertajuk Pilkada Aman di bilangan Jakarta Selatan, Rabu (19/10).

Boy mengatakan hal penting menjaga keamanan pelaksanaan Pilkada, adalah partisipasi semua pihak dalam hal ini masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan cerdas. Dia mengimbau, masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pihak bertanggung jawab.

"Masyarakat diharapkan tidak menjadi pihak pihak yang bersifat melakukan provokasi dan juga masyarakat diharapkan tidak mudah diprovokasi," ujarnya.

Korps Bhayangkara berharap masyarakat mengesampingkan ego dan menghindari praktik-praktik kekerasan dalam menjalankan sistem demokrasi. Ditegaskan mantan Kapolda Banten itu, Polri berjanji akan bekerja semaksimal mungkin untuk mencegah konflik atau kericuhan dalam pelaksanaan Pilkada.

"Jadi kita berupaya agar semua dalam keadaan kondusif, demokrasi bersifat aman kalau semuanya damai dalam proses itu bisa diwujudkan tapi kalau suasana tidak damai tentu kualitas jadi diragukan. Oleh karena itu biar bisa damai ya semua pihak harus berpartisipasi," ucap Boy.

"Aparat keamanan akan bekerja keras, masyarakat juga harus berupaya untuk bangun sebuah kehidupan bermasyarakat yang tertib hukum bukan mengedepankan cara lain yang mengarah pada perbuatan kekerasan, aksi anarkis dalam berdemokrasi. Intinya mari bangun budaya tertib hukum dalam demokrasi," pungkas Boy.

Sebelumnya, Hendropriyono mengingatkan soal stabilitas politik di Indonesia yang mulai terganggu jelang perhelatan Pilkada serentak 2017. Apa lagi, situasi politik di Pilgub DKI Jakarta yang sedikit mulai panas.

"Stabilitas politik di RI sedang mengalami gangguan, menjelang Pilkada di DKI. ‎#PerkiraanKeadaanStrategis," tulis Hendropriyono, dalam akun Twitter ‎@edo751945, Selasa (18/10).

"Gangguan dapat berubah menjadi ancaman, bagi stabilitas nasional," tambah Hendropriyono dalam cuitannya.

Menurut Hendropriyono, instabilitas ini berpotensi membuat negara terperosok, dari keadaan tertib sipil ke dalam darurat sipil. Sehingga dinilai dia, pemerintah harus segera memberlakukan hukum keadaan darurat sipil tepat waktu.‎

"Karenanya pemerintahan negara RI, baik eksekutif, legislatif & yudikatif harus mengamati dengan sungguh-sungguh perkembangan keadaan dalam negeri sampai dengan tiga bulan ke depan," tulis dia menambahkan cuitannya. (mdk/cob)