Ombudsman Nilai Program Beasiswa Aceh Tak Transparan

Merdeka.com - Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Aceh menilai proses seleksi program beasiswa Pemerintah Aceh tahun anggaran 2021 tidak transparan. Penilaian ini mereka sampaikan setelah menelusuri laporan yang masuk dari para peserta.

"Kami menemukan adanya informasi publik yang kurang tersampaikan pada pihak pemohon dalam proses seleksi beasiswa tersebut. Berdasarkan hasil permintaan keterangan di lapangan, pemeriksaan dokumen, dan keterangan saksi ahli, Ketua Informasi Aceh (KIA), akhirnya kami menemukan adanya pelayanan publik yang kurang optimal. Panitia pelaksana tidak transparan pada proses akhir," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Taqwaddin Husin, Selasa, (12/10).

Dia menjelaskan, Ombudsman telah meminta keterangan dari tenaga ahli terkait laporan yang diproses. "Kami telah meminta pandangan Komisi Informasi Aceh dan itu bukan seluruhnya informasi yang dikecualikan. Maka, panitia atau pelaksana harus mengumumkan hasil akhir," ungkapnya.

Taqwaddin menuturkan, laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) pihaknya akan segera diserahkan ke pihak BPSDM Aceh selaku terlapor. Dalam LAHP, Ombudsman akan menyampaikan saran dan tindakan korektif yang harus dilaksanakan oleh BPSDM Aceh.

"Pertama, kami meminta agar panitia pelaksana mengumumkan hasil akhir seleksi tersebut. Kedua, agar pihak BPSDM Aceh merevisi peraturan kepala badan tentang juknis proses seleksi beasiswa tersebut," ungkap Taqwaddin.

Dia berharap proses seleksi penerima beasiswa ke depan agar lebih transparan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

"Tujuannya agar tidak menimbulkan kecurigaan publik yang macam-macam. Hal ini penting agar kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Aceh akan meningkat," jelasnya.

Pemerintah Aceh diminta mengalokasikan penambahan anggaran untuk program beasiswa, baik dalam maupun luar negeri. "Dengan adanya tambahan anggaran maka kuota untuk beasiswa dapat diperbanyak," harapnya.

"Ini penting kita sampaikan, agar ke depan panitia harus transparan. Dan terkait penambahan anggaran, supaya penerima manfaat lebih banyak. Apalagi nanti generasi penerus Aceh yang berpendidikan tinggi juga merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat Aceh," pungkas Taqwaddin.