Pandemi Covid-19, Muhammadiyah Sulit Nilai Jokowi-Ma'ruf Berhasil atau Tidak

Merdeka.com - Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menilai tidak bisa menilai satu tahun pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin gagal karena pertumbuhan ekonomi minus. Sebab, siapapun presidennya tidak akan terhindar dari masalah ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19.

20 Oktober besok genap satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Anwar mengatakan sulit menilai pemerintahan Jokowi di tengah pandemi ini. Jika berdasar ukuran pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan gagal. Apalagi jika dibandingkan dengan masa atau periode sebelumnya.

"Kalau kita menilai apakah pemerintah Jokowi berhasil atau tidak di tengah-tengah Covid-19 dan krisis ekonomi global ini tentu pasti akan sangat sulit karena kalau ukurannya pertumbuhan ekonomi sudah jelas pemerintah Jokowi sudah gagal total karena jangankan ekonominya tumbuh malah negeri ini terseret ke dalam resesi karena pertumbuhan ekonominya negatif dalam dua kuartal secara berturut-turut sehingga telah menyebabkan meningkatnya secara tajam angka PHK, pengangguran dan kemiskinan," ujarnya kepada wartawan, Senin (19/10).

Kendati demikian, Sekjen MUI ini menilai tidak bisa menyimpulkan kesalahan pemerintah. Sebab, menurut Anwar, siapapun presidennya tidak mampu menghindari masalah ekonomi akibat pandemi Covid-19. Bahkan ekonomi negara adidaya seperti Amerika Serikat hingga Cina juga terdampak berat.

"Tetapi meskipun data dan faktanya sedemikian rupa buruknya kita tentu tidak bisa dengan mudah menyimpulkan apalagi menyalahkan bahwa pemerintahan Jokowi telah gagal karena saya yakin siapapun yang menjadi presiden di negeri ini sekarang ini pasti juga tidak akan mampu menghindarinya," kata Anwar.

Belajar dari pandemi ini, negara harus siap menghadapi krisis ekonomi. Anwar mengatakan, meminjam istilah Bung Hatta maka ekonomi nasional bisa dibenahi dengan memperbesar tenaga beli masyarakat.

"Produksi yang kita lakukan harus ditujukan pertama-tama dan utama adalah untuk kepentingan ke dalam yaitu untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Ini bukan berarti ekspor tidak penting tapi sifat dari ekspor itu yang berubah dari sebagai tujuan yang pertama dan utama menjadi bertujuan untuk membayar impor dari barang-barang yang kita perlukan untuk pembangunan," ucap Anwar.

Maka itu harus ditekankan produksi barang keperluan hidup sendiri dengan bahan yang tersedia di dalam negeri. Serta, mendatangkan barang dari luar yang tidak bisa dihasilkan sendiri dengan dibayar melalui ekspor.

Mengutip Hatta, Anwar mengatakan impor barang konsumsi harus diperkecil dan impor produksi seperti mesin dan alat bekerja diperbesar. Supaya ekonomi dalam negeri bisa kuat dan tangguh di tengah ekonomi global agar tidak terpukul karena kondisi krisis.

Anwar menjelaskan, pemerintah harus membuat kebijakan yang diharapkan menciptakan kemashlahatan bagi rakyat agar tercipta kedaulatan ekonomi dan bangsa di masa depan. Dia tidak yakin hal itu terjadi karena UU Cipta Kerja.

"Dan UU Cipta kerja yang sudah disahkan oleh DPR tapi belum ditandatangani oleh presiden tersebut tampaknya benar-benar akan mengganggu maksud dan tujuan demikian," ucapnya.