Panglima TNI pastikan Kepala Bakamla akan hadir di Sidang Tipikor
Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Arie Sudewo akan hadir dalam pemanggilan berikutnya sebagai saksi dugaan suap pengadaan monitoring satelit di Bakamla tahun anggaran 2016. Arie Sudewo diketahui sudah dua kali mangkir dari persidangan untuk terdakwa staf PT Merial Esa Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta.
Gatot memastikan anak buahnya itu akan hadir pada persidangan selanjutnya yang akan digelar pada Rabu (26/4) besok di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi.
"Datang kok nanti. Jadi saya yakinkan bahwa anggota TNI itu patuh hukum," kata Gatot usai mengikuti rapat di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (25/4).
-
Siapa yang akan dikunjungi oleh Pengadilan? Kunjungan ini tentunya bertujuan untuk memastikan apakah mereka masih tinggal bersama atau tidak.
-
Siapa yang akan memenuhi panggilan Bawaslu? Mas Gibran hari ini akan hadir ke Bawaslu Jakpus jam 13.00,' kata Aminuddin ketika dikonfirmasi, Rabu (3/1).
-
Kapan polisi akan panggil ulang anak Panji Gumilang? “Akan dilayangkan surat untuk kehadiran mereka diminta hadir di hari Jumat tanggal 28. Undangan klarifikasi di hari Jumat tanggal 28 Juli 2023,“ ujar dia.
-
Siapa yang hadir di persidangan? Soraya Rasyid tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, terlihat mengenakan pakaian serba hitam. Perhatian media dan fotografer segera tertuju pada kehadirannya, yang memang sudah datang untuk mengikuti jalannya persidangan.
-
Kapan Gibran akan hadir ke Bawaslu? 'Mas Gibran hari ini akan hadir ke Bawaslu Jakpus jam 13.00,' kata Aminuddin ketika dikonfirmasi, Rabu (3/1).
-
Siapa yang akan PDIP ajukan sebagai saksi? PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Gatot mengatakan pada pemanggilan pertama dan kedua, Arie Sudewo tersebut tak hadir bukan karena menghindar. Namun, jenderal bintang tiga tersebut tengah memiliki tugas ke luar daerah sehingga tak berada di DKI Jakarta.
"Pada saat itu Pak Arie memang sedang tidak ada. Tapi nanti pada tanggal 26 (April) dia pasti datang," kata Gatot.
Sebelumnya dalam sidang, Ketua Majelis Hakim Franky Tumbuwun menyetujui penetapan untuk menghadirkan Arie Sudewo dalam persidangan.
"Ya nanti diusahakan, minta ke panitera," kata Franky saat memimpin sidang.
Dalam surat dakwaan Laksamana Madya Arie Sudewo disebut meminta jatah 7,5 persen dari pengadaan monitoring satelitte senilai Rp 400 miliar di Badan Keamanan Laut.
Jatah 7,5 persen adalah setengah dari fee 15 persen yang disepakati antara Fahmi Darmawansah dengan Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi.
Permintaan jatah tersebut terungkap melalui pembicaraan Arie Sudewo dengan Eko Susilo Hadi selaku Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla sekaligus Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Bakamla dan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bakamla tahun 2016.
"Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 bertempat di ruangan Kepala Bakamla dilakukan pertemuan antara Kepala Bakamla Arie Soedewo dan Eko Susilo Hadi membahas jatah 7,5 persen untuk Bakamla dari pengadaan monitoring satelitte yang telah dimenangkan PT Melati Technofo Indonesia," kata Jaksa Kiki Ahmad Yani saat membacakan dakwaan Hardy Stefanus di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (9/3).
Arie Soedewo diketahui telah dimintai keterangannya sebagai saksi atas kasus pengadaan monitoring satelit di Bakamla, Kamis (26/1). Pemeriksaan Arie sebagai saksi untuk Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla, Eko Susilo Hadi yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
"Kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap Arie Sudewo selaku Kepala Bakamla di POM TNI pada kamis 26 Januari 2017," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Selasa (31/1).
Keterangan yang diambil dari Arie, kata Febri, perihal proses awal pengadaan alat monitoring satelit itu berlangsung. Mulai dari awal pembahasan sampai kontrak yang terjadi.
Menurut Febri, mengingat latar belakang Arie dari TNI, maka pemeriksaan dilakukan di Puspom TNI.
"POM TNI lakukan pemeriksaan sebagian saksi di KPK, KPK juga lakukan pemeriksaan saksi latar belakang TNI di POM," jelasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sigit menegaskan bakal berupaya memenuhi hak konstitusinya selama dirinya merasa dibutuhkan keterangannya akan hal tersebut.
Baca SelengkapnyaKapolri Listyo menegaskan akan hadir bila diminta Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaPermintaan tersebut sebagai implikasi permintaan Tim Hukum Ganjar-Mahfud yang meminta Kapolri dihadirkan.
Baca SelengkapnyaWakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaKehadiran itu jika hakim nantinya meminta untuk hadir sebagai saksi dalam sidang perkara PHPU Pilpres
Baca SelengkapnyaKetua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis blak-blakan, mengenai dugaan kecurangan pada pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaGibran tidak mempermasalahkan jika Presiden Jokowi dihadirkan di MK
Baca SelengkapnyaWakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, pihaknya siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaHakim MK Arief Hidayat menanyakan posisi Presiden Jokowi apakah mengetahui, memerintahkan atau mengizinkan keempatnya hadir di sidang
Baca SelengkapnyaBerbagai masalah ditanyakan anggota dewan kepada Panglima dan jajarannya.
Baca Selengkapnya"Saya justru menunggu namanya siapa ya," kata Kapolri.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran mengusulkan Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan di sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya