PBNU Bersyukur Pemilu Berjalan Damai, Minta Semua Pihak Tunggu Hasil Resmi KPU

Merdeka.com - Calon wakil presiden, Ma'ruf Amin, hadir ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Pusat di Jakarta. Kehadirannya, dalam rangka silahturahmi dan penyampaian gagasan organisasi Islam terbesar itu.

Dalam pertemuan itu, turut hadir, Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, Rais Syuriyah PBNU Mustofa Aqil Siroj dan Ali Akbar Marbun, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, serta pengurus PBNU lainnya.

Said Aqil mengucapkan syukur atas keberhasilan Indonesia melaksanakan pemilihan umum 2019 dengan aman. Menurut dia, Indonesia sudah dewasa dalam berbangsa dan bernegara.

"Hari ini, sengaja PBNU mengadakan syukuran. Mengucap syukur kepada Allah, bahwa bangsa Indonesia telah berhasil dan sukses melaksanakan Pileg dan Pilpres pada 17 April dengan aman," kata Said di kantor PBNU, Jakarta, Senin (22/4).

Dia melihat bahwa Indonesia yang mayoritasnya umat muslim mampu menjalani demokrasi dengan baik. Hal ini mempertegas keduanya tak bisa dipertentangkan.

"Ini saling memperkuat. Karena itu bagi kita sistem demokrasi sudah menjadi pilihan yang terbaik dalam berbangsa dan bernegara," tutur Said.

NU menyampaikan rasa syukur karena melalui Pemilu 2019, masyarakat Indonesia bisa menunjukkan ke dunia internasional, bahwa Islam di Indonesia bisa membangun kebudayaan, dan membangun sistem demokrasi yang baik, aman, dan lancar.

Pada kesempatan ini, Said Aqil juga mendoakan para petugas penyelenggara Pemilu yang wafat saat melaksanakan tugas mengawal pesta demokrasi tahun ini.

"Mudah-mudahan amal mereka diterima Allah SWT, diampuni secara kekhilafan dan dosanya. Ke depan kita rajut kembali persatuan dan kesatuan kita," ungkapnya.

Dia juga meminta semua pihak, khususnya warga Nahdliyin agar bersabar menunggu hasil rekapitulasi suara yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Mei 2019. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang melaksanakan Pemilu dengan aman dan damai.

"Agar semua pihak sabar menunggu putusan resmi KPU. Kita memohon kepada Allah dan kita tetap mampu mengatasi masalah. Di sana sini ada ancaman katanya ada people power tapi kita punya Allah, Rasulullah, InsyaAllah semuanya tidak terjadi," jelas dia.

Pesan PBNU untuk Jokowi dan Ma'ruf Amin

Calon wakil presiden, Ma'ruf Amin, disebut telah unggul dari hasil hitung cepat dari lembaga survei. Bahkan di dalam hitungan sebenarnya yang masih terus berjalan di KPU, memperlihatkan hal yang sama.

Hal ini membuat PBNU menitipkan sesuatu kepada Ma'ruf, yang disebut dengan gagasan untuk bangsa dari PBNU. Adapun itu langsung dibacakan oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj di kantornya, Jakarta, Senin (22/4).

Yang menarik, Said Aqil sempat mengingatkan soal adanya Menteri Urusan Pesantren. Hal ini sesuai dengan hasil Munas NU di Lombok 2017 silam.

Berikut isi lengkap dari Gagasan untuk Bangsa dari PBNU:

Amanat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kepada Pasangan Ir. H. Joko Widodo dan Prof. DR. KH. Ma’ruf Amin

بسم الله الرحمن الرحيم

Semoga Allah SWT merahmati dan melindungi kita semua serta keberkahan dan ketenteraman senantiasa terlimpahkan kepada bangsa Indonesia.

Nahdlatul Ulama sejak didirikan mengemban dua amanat yang senantiasa dipegang erat sampai saat ini. Amanat tersebut adalah amanat keagamaan (diniyyah), dan amanat Kebangsaan (wathaniyyah). Kedua amanat tersebut selalu menjadi landasan prinsip Nahdlatul Ulama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nahdlatul Ulama memandang diperlukan langkah strategis guna mengimplementasikan cita-cita membangun bangsa yang maju, bermartabat, serta berperadaban mulia. Oleh karenanya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengamanatkan kepada Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin untuk:

Pertama, dalam bidang pendidikan mengutamakan pembangunan manusia yang menitikberatkan pada Pendidikan Karakter. Langkah ini bisa ditempuh dengan salah satunya memberi perhatian lebih kepada Pendidikan Pesantren. Sebagai basis tempat pertumbuhan Islam Moderat, Pesantren sampai saat ini masih belum mendapatkan tempat yang strategis di mata negara. Dengan jumlah yang mencapai puluhan ribu, pesantren hanya diurus oleh salah satu direktorat di bawah Kementerian Agama. Ke depan, harus ada upaya dan langkah lebih serius dan strategis untuk memperhatikan pesantren. Salah satu usulan hasil Munas Nahdlatul Ulama di Lombok tahun 2017 adalah diangkatnya Menteri urusan pesantren.

Langkah lain bisa ditempuh dengan cara melakukan revisi dan revitalisasi UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memungkinkan upaya peningkatan mutu guru tidak dihambat oleh UU Otonomi Daerah serta menindaklanjuti Perpres No. 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui kebijakan operasional dan anggaran di sekolah dan madrasah tanpa membeda-bedakan sekolah negeri dan swasta.

Kedua, mengarusutamakan pembangunan manusia berbasis pada nilai-nilai moderatisme. Langkah ini bisa ditempuh dengan jalan melihat kembali postur kurikulum dalam pendidikan, utamanya Pendidikan Keagamaan secara seksama dan cermat dengan menekankan peningkatan akhlakul karimah dengan menonjolkan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Harus dipastikan tidak boleh ada konten yang anti-moderatisme dan menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam Aswaja.

Pelajaran berharga beberapa waktu lalu terkait dengan beberapa narasi sejarah yang diajarkan di sekolah dasar menengah yang sarat dengan kisah atau sejarah peperangan, bukan sejarah pembangunan peradaban umat manusia serta mengandung unsur yang cenderung mengaburkan sejarah dan bahkan mendiskreditkan Nahdlatul Ulama.

Ketiga, membangun perekonomian yang bukan saja menekankan pertumbuhan, namun lebih dari itu berbasis pemerataan. Gagasan redistribusi aset yang pernah direkomendasikan oleh Munas Nahdlatul Ulama di Lombok tahun 2017 dan telah dijalankan oleh Presiden Joko Widodo perlu lebih digenjot dan dimaksimalkan lagi. Langkah-langkah strategis untuk menurunkan angka kemiskinan harus dilakukan dengan kreatif dan inovatif.

Keempat, Mendorong percepatan implemetasi gagasan ekonomi keumatan dan ekonomi Islam. Sektor ekonomi keumatan dan ekonomi Islam menjadi penting untuk diperhatikan sebab melihat Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak menjadi titik pijak mengapa kebijakan ini harus segera diimplementasikan.

Kelima, Membangun iklim berbangsa dan bernegara serta kehidupan politik yang lebih sejuk berasaskan pada nilia-nilai moderatisme. Segela bentuk pengingkaran terhadap dasar-dasar negara harus ditindak tegas. Pengalaman adanya kelompok yang ingin mengganti ideologi negara dan bentuk pemerintahan membuat pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan izin pendirian organisasi massa dan segela bentuk perkumpulan lain yang memiliki potensi kearah sana.

Jakarta, 22 April 2019

والله الموفّق إلى أقوم الطّريقوالسّــــــــــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته

KH. Mitachul AkhyarPj. Rais Aam

KH. Yahya C. StaqufKatib Aam

Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MAKetua Umum

DR. Ir. H. A. Helmy Faishal ZainiSekretaris Jenderal

Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com