Pembangunan Bendungan Bener Wadas Lanjut, Pemerintah Kedepankan Dialog dan Musyawarah

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bersama Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menggelar rapat koordinasi membahas penanganan kondisi di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.Rapat itu membahas teknis proses penanganan insiden yang akan melibatkan Komnas HAM hingga mekanisme penegakan hukum bila ditemukan pelanggaran HAM.

"Kelanjutan proyek Waduk Bener di Wadas akan dilakukan melalui dialog-dialog dan musyawarah dengan semua kelompok yang pro maupun yang kontra dengan melibatkan atau meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menjadi fasilitator," kata Mahfud MD dalam keterangan tertulis, Jumat (11/2).

Dalam rapat tersebut disepakati pendekatan persuasif dan pelibatan unsur-unsur masyarakat menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pembangunan. Tidak terkecuali pembangunan Bendungan Bener.

"Pendekatan yang mengutamakan local wisdom akan diutamakan, tetua masyarakat dan tokoh ormas keagamaan akan turut dilibatkan," ujar Mahfud MD.

Beri Akses Komnas HAM Investigasi Pelanggaran HAM

Sementara itu, Jaleswari menjelaskan pemerintah akan memberi akses luas kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan secara bebas. Komnas HAM kata dia bisa mendalami apabila ada atau tidak pelanggaran HAM dalam proses pelaksanaan proyek tersebut. Sebab itu kata dia, Komnas HAM juga dipersilahkan untuk menyampaikan kepada masyarakat dan pemerintah jika ditemukan pelanggaran HAM.

"Seperti yang juga kerap diarahkan Presiden di berbagai kesempatan, proses pendekatan terhadap masyarakat harus santun, persuasif, dan mengedepankan pendekatan budaya. Pendekatan demikian lah yang kedepan akan diperkuat dalam proses pembangunan Waduk Bener," ungkap Jaleswari.

Pengukuran Tanah di Wadas Lanjut

Mahfud MD sebelumnya menegaskan, kegiatan pengukuran dan pengukuran tanah di Desa Wadas, Purworejo akan tetap dilakukan. Dia menjelaskan, nantinya dilakukan dengan pengamanan dan pendekatan kepada warga yang menolak.

"Kegiatan pengukuran tanah dari kanwil BPN Jawa Tengah akan tetap dilanjutkan, akan tetap dilanjutkan dengan pendampingan pengamanan yang terukur melalui pendekatan persuasif, dan dialogis," kata Mahfud MD dalam konferensi pers, Kamis (9/2).

Dia menuturkan rancangan pembangunan Bendungan Bener adalah salah satu program proyek strategis nasional (PNS). Bangunan itu sudah dimulai pada 2013 dan dibangun di lahan sawah sekitar 15.000 hektar.

"Untuk pengadaan sumber air baku, sumber listrik. Jadi bendungan ini pada dasarnya untuk kepentingan rakyat, khususnya masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya dan ini sudah dimulai 2013," kata Mahfud MD.