Pemerintah daerah diminta update data inflasi agar kebijakan tepat sasaran

Merdeka.com - Pemerintah daerah khususnya di eks Karesidenan Surakarta (Solo, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Wonogiri, Karanganyar dan Sragen) diimbau agar aktif mengupdate atau memperbarui data inflasi. Hal tersebut agar kebijakan yang dikeluarkan lebih tepat sasaran.

Imbauan disampaikan Wakil Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Surakarta, Bandoe Widiarto pada acara 'High Level Meeting' TPID di Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Solo, Senin (26/2).

"Kami mendorong agar data inflasi di seluruh kabupaten/kota bisa terus 'update'. Kalau datanya bagus, maka upaya pengendalian inflasi juga padti bisa terjaga," ujar Bandoe.

Bandoe yang juga Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Solo mengatakan, acara yang mengambil tema program pengendalian inflasi 2018 tersebut bersifat khusus karena TPID ingin memastikan realisasi inflasi di Solo raya bisa dijaga di tahun 2018 ini.

Menurut Bandoe, TPID telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi. Diantaranya dengan menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, koordinasi dan kerja sama, serta menjaga komunikasi.

"Kami membentuk klaster bawang merah dan bawang putih di beberapa daerah agar pasokan tersedia," katanya.

Sedangkan untuk memastikan kelancaran distribusi, lanjut Bandoe, salah satunya dengan menggalakkan sidak ke pasar tradisional. Sementara untuk keterjangkauan harga, secara berkala, TPID bekerjasama dengan beberapa pihak menggelar pasar murah.

"Untuk koordinasi dan kerja sama, serta komunikasi, kami aktif melakukan kerja sama antardaerah guna pengembangan ekonomi sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut," jelasnya.

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Budiyanto Eko Purwono menambahkan, pihaknya mendorong setiap daerah ahar membentuk Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR). Badan semacam BUMD ini lebih menggarap potensi yang ada di masing-masing desa dengan mendirikan perusahaan.

"Kalau BUMR lebih ke komoditas seperti kebutuhan pokok masyarakat. Kami berharap dengan adanya BUMR, data yang ada di lapangan bisa lebih valid, karena selama ini kami sering kesulitan mengetahui data yang sebenarnya ada di lapangan," pungkas dia.