Pemerintah didesak bentuk badan rekonstruksi Lombok usai diguncang gempa

Merdeka.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat bertambah menjadi 387 orang. Sementara itu, korban luka-luka tercatat 13.688 orang. Pengungsi tercatat 387.067 jiwa tersebar di ribuan titik.

Ratusan ribu jiwa pengungsi tersebut tersebar di Lombok Utara (198.846 orang), Kota Mataram (20.343 orang), Lombok Barat (91.372 orang) dan Lombok Timur (76.506 orang). Sementara, penanganan usai gempa Lombok masih mengandalkan sukarelawan dari berbagai elemen masyarakat.

"Sikap kegotong-royongan dan bahu membahu inilah sebagai modal sosial terbesar sekaligus menjadi kekuatan bangsa Indonesia dalam menyikapi setelah bencana gempa Lombok sebagai perasaan senasib sebangsa," ujar anggota DPR dari dapil NTB, Lalu Gede Syamsul Mujahidin, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (12/8).

Lalu Gede, mencatat sejarah lahirnya bangsa Indonesia karena didorong dari perasaan senasib dan sepenanggungan. Tujuan negara ini didirikan agar melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

"Seluruh anggota bangsa ini adalah senasib sepenanggungan. Satu bagian dari bangsa ini terluka maka semua tubuh negara Indonesia merasakan sakit, itulah jiwa persatuan Indonesia dalam bingkai Pancasila," kata Lalu Gede, yang juga sebagai cucu Pahlawan Nasional asal NTB, TGKH Zainuddin Abdul Madjid.

Sebagai putra asli Lombok, politisi Hanura ini memberikan apresiasi yang luar biasa atas solidaritas nasional dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat Indonesia yang sudah memberikan bantuan materi maupun immateri. Namun demikian, pemerintah pusat harus hadir lebih maksimal.

Lalu Gede sebagai anggota Komisi I DPR ini meminta pemerintah pusat untuk mencari format yang tepat terhadap penanganan setelah gempa Lombok. Menaikkan status menjadi bencana nasional itu lebih menekankan kepada tingkat keseriusan pemerintah pusat dalam menangani gempa Lombok.

"Jika dirasa status bencana nasional ini berdampak negatif terhadap image dan persepsi industri pariwisata Lombok, kami mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lombok yang memiliki tugas terhadap penanganan pascagempa, membangun rumah rakyat, rumah ibadah, fasilitas umum, dan lain sebagainya dalam bentuk 'crash' program APBN," ujar dia.

Menurut Lalu Gede, belajar dari kasus Bali, ketika Bali distatuskan sebagai bencana nasional, berakibat pada pariwisata yang mengakibatkan lumpuhnya ekonomi. Oleh karena itu, status bencana nasional tersebut langsung dicabut, namun penanganan dan sumber daya nasional dibuat sepenuhnya seperti tatkala distatuskan sebagai bencana nasional.

"Jika perlu alokasi APBN yang membutuhkan landasan hukum, diselesaikan dengan menerbitkan Perpres penugasan khusus terhadap Kementerian dan Lembaga tertentu," ujar Lalu Gede.

Dengan cara ini, kata dia, diharapkan penanganan pascabencana Lombok akan memperoleh alokasi APBN maksimal. Dan turisme di pulau Lombok terutama di lokasi yang tidak terimbas berat akan tetap berkembang.

"Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah perhatian sekaligus kepedulian pemerintah pusat kepada NTB yang diguncang gempa berkali-kali menyebabkan kerusakan parah. Perasaan senasib sepenanggungan harus diwujudkan melalui badan khusus untuk merehabilitasi Lombok agar lebih intensif dan massif," tegas Lalu Gede.