Pemerintah Sudah Bangun 40.000 Rumah Per Oktober 2024
Prabowo meminta agar lahan-lahan yang disita oleh negara dipergunakan untuk membagun rumah dengan cara legal.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan pemerintah telah membangun 40 rumah murah per Oktober 2024. Pembangunan rumah ini akan terus dilanjutkan hingga mencapai target Presiden Prabowo Subianto sebabyak 3 juta.
"Jadi kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40 ribu rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober ya. Dan itu juga akan terus bertambah," jelas Maruarar kepada wartawai usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1).
Menurut dia, Prabowo meminta agar lahan-lahan yang disita oleh negara dipergunakan untuk membagun rumah dengan cara legal. Misalnya, lahan-lahan hasil korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.
"Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari kejaksaan agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah," jelasnya.
"Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," sambung Maruarar.
Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Maruarar menyampaikan rumah tersebut ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yakni, sekitar Rp8 juta ke bawah. Dia menuturkan pembiayaan rumah untuk masyarakat yang tak memiliki gaji bulanan.
"Seperti bapak penjual baso, bapak penjual sayur, dan sebagainya itu tidak punya gaji, tapi punya kegiatan usaha, kita membuat scheme, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi. Ya, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya," tutur Maruarar.
Dia mengatakan Prabowo memiliki perhatian khusus terhadap program ini. Prabowo ingin keadilan untuk semua masyarakat Indonesia.
"Itu menjadi perhatian Bapak Presiden, artinya keadilan itu harus dijalankan, bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal. Itu menjadi perhatian beliau," pungkas Maruarar.
