Pemkot Langsa Tidak Punya Anggaran untuk Bayar Insentif Nakes
Merdeka.com - Pemerintah Kota Langsa mengaku tidak memiliki anggaran lagi untuk membayar insentif tenaga kesehatan (nakes). Pemerintah setempat terpaksa mengadu ke Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk mencari solusi.
Wakil Wali Kota Langsa Marzuki Hamid mengatakan, belum dibayarnya insentif nakes karena daerah itu tidak lagi memiliki anggaran akibat dua kali adanya pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp50 miliar. Dana tersebut awalnya direncanakan untuk membayar insentif nakes.
Pemerintah Langsa pun sempat ditegur Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena belum membayar insentif nakes selama 6 bulan.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Kenapa Pemkot Tarakan beri alkes untuk lansia dan disabilitas? Bantuan ini bersumber dari APBD Kota Tarakan. Alkes yang diberikan antara lain kursi roda, kacamata, alat bantu dengar, dan tongkat kruk ketiak, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup lansia dan penyandang disabilitas.
-
Siapa yang minta tambah anggaran? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta tambahan anggaran sebesar Rp25,01 triliun dalam APBN 2025.
-
Apa yang diminta Kemnaker kepada pemerintah? Anggota Komisi IV DPR, Alimin Abdullah meminta pemerintah menaikan anggaran sektor pertanian.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
"Jadi Langsa membutuhkan bantuan keuangan dari provinsi sekitar Rp30 miliar, yang di antaranya untuk dipakai membayar insentif tenaga medis," kata Marzuki Hamid, Jumat (10/9).
Menanggapi permintaan pemerintah Kota Langsa itu, Gubernur Aceh mengatakan sudah menyampaikan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Aceh bahwa pemerintah Aceh setuju untuk membantu kabupaten/kota.
"Namun harus dengan tiga syarat. Pertama adalah sesuai dengan perundang-undangan dan ruang fiskal tersedia," ujarnya.
Nova menyebut jika dua persyaratan itu tercukupi Pemerintah Aceh siap membantu Langsa dan kabupaten/kota lain.
"Syarat ketiga, mekanismenya harus melalui APBA perubahan. Di level kebijakan kita sudah bicara. Ketika masuk ke teknis ya tiga syarat itu harus tercukupi dulu. Jika tercukupi kita bantu," pungkasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) Herybertus G.L Nabit akhirnya buka suara terkait pemecatan ratusan nakes.
Baca SelengkapnyaPernyataan mundur itu disampaikan melalui surat yang ditandatangani pada 25 Juli 2024. Foto dokumen bermeterai Rp10.000 itu beredar luas di media sosial.
Baca Selengkapnyaian juga menyoroti persoalan pendistribusian tenaga kesehatan.
Baca SelengkapnyaDokter di RSUD Soe menolak melayani pasien karena insentifnya selama enam bulan belum dibayar.
Baca SelengkapnyaDPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K
Baca SelengkapnyaSaat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.
Baca SelengkapnyaPenyerapan tenaga honorer 2024 bisa terganggu karena hal ini terjadi di sejumlah daerah.
Baca SelengkapnyaRUU ASN akan memberikan solusi dengan menawarkan reward khusus bagi ASN yang ingin bertugas di daerah 3T.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Baca SelengkapnyaBambang berujar, IKN dibentuk untuk semua kalangan. Manfaatnya pun akan dirasakan seluruh pihak.
Baca SelengkapnyaPuluhan dokter kompak mogok layani pasien sampai insentif mereka dibayar.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Meledak-Ledak Marahi Kinerja Mendikbudristek, Nadiem Makarim Tertunduk
Baca Selengkapnya