Pemkot Tangsel Diminta Lakukan Rapid Test

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Daerah Kota Tangerang Selatan mendesak Pemerintah Kota bertindak cepat dalam pencegahan dan penanganan Virus Corona. Penanganan dan pencegahan virus ini harus dilakukan dengan sistematis dan terkoordinasi dengan baik.

"Para pelajar diliburkan selama jangka waktu tertentu itu sudah betul. Tapi ada satu hal yang menurut saya harus segera dilakukan oleh Pemerintah, khususnya Pemkot Tangsel, yaitu rapid test," kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang Selatan, Shinta W. Chairuddin dalam keterangan persnya, Sabtu (21/3).

Menurutnya, rapid test dilakukan oleh negara lain yang terdampak Corona, seperti Korea Selatan, telah terbukti efektif menekan penyebaran virus mematikan tersebut. Meski pelaksanaan rapid test bagi masyarakat memakan biaya yang tidak murah.

Untuk itu, dia mendesak Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyediakan alokasi anggaran tersendiri untuk pelaksanaan rapid test.

"Rapid test inikan, dilakukan melalui sampel spesimen darah orang yang terduga terpapar Covid-19. Melalui tes darah ini, lebih mudah dilakukan di laboratorium seluruh rumah sakit di Indonesia, dibandingkan dengan metode genome sequencing dan Polymerase Chain Reaction (PCR) yang digunakan saat ini," terangnya.

Hingga Jumat (20/3), jumlah ODP di Tangsel telah bertambah menjadi 99 orang dan 43 lainya berstatus PDP sementara 4 orang diantaranya dinyatakan positif Corona. Dan jumlah korban meninggal 2 orang

Selain rapid test, cara lainnya untuk menekan penyebaran Covid-19 adalah pembatasan bekerja, khususnya untuk ASN atau pegawai negeri sipil. Menurut Shinta, ASN di daerah Tangerang Selatan, hingga saat ini masih bekerja secara full time.

"Kita melihat hingga sekarang ASN itu masih full kerjanya. Kita mengimbau Pemerintah Kota agar membuat aturan tentang pembatasan pekerjaan bagi ASN. Pekerjaan mereka ya melaporkan tugas kemarin, dan berkoordinasi untuk mendapatkan tugas baru demi menekan perluasan perkembangan Corona. Intinya ASN itu harus dirumahkan dengan cara bekerja setengah hari saja di kantor," ujarnya.

Dia memberikan contoh beberapa daerah yang sudah menerapkan bekerja setengah hari bagi ASN seperti di Kota Depok dan Kabupaten Sumedang, di Jawa Barat. Pemda, katanya, membuat surat edaran yang membatasi jam bekerja bagi para ASN di lingkungan kerjanya masing-masing.

"Dan ketiga, kita meminta Pemerintah Kota Tangerang Selatan agar menunda rapat-rapat antara legislatif dan eksekutif demi pencegahan dan menekan perkembangan Corona," terangnya.

Sekarang ini, menurutnya, sudah banyak rapat yang terjadwal, sehingga dengan melihat perkembangan perluasan virus Korona, Pemerintah diminta untuk membuat terobosan rapat yang mengharuskan adanya tatap muka.

"Kan ada model teleconference, dalam kondisi yang tak kondusif ini tak ada pilihan lain demi menjalankan tugas masing-masing," tutup Shinta.