Pemkot Tarakan Perkuat Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
Merdeka.com - Upaya Pemerintah Kota Tarakan untuk memperkuat Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) terus berlanjut. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Tarakan saat Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemkot Tarakan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kamis (9/7).
Penandatangan Nota Kesepakatan tersebut, tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, yang dihadiri Kepala BPKP Kaltara dan para auditor.
"Kita terus upayakan untuk membenahi sistem yang ada, pada manajemen keuangan dan aset juga telah kita perbaiki. Saya menilai bahwa sejauh ini, upaya tersebut telah menunjukkan hasil setelah melalui proses yang panjang," ujar Wali Kota Tarakan, Khairul.
Hal itu ditunjukkan dengan perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang diberikan BPK RI di bidang Kepegawaian, Analisis Jabatan dan Analis Beban Kerja yang telah terselesaikan.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis Maturitas SPIP dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan entry meeting penilaian maturitas SPIP.
"Kita saat ini berada pada posisi level 2, tapi mudah-mudahan kita targetkan bisa naik ke level 3 tahun ini. Untuk mencapai itu diperlukan kerjasama dan saya minta agar pihak yang terlibat dapat berkonsentrasi," tegasnya
Terwujudnya Tarakan menjadi smart city, salah satunya adalah bagaimana membentuk smart governance dengan indikator transparansi dan akuntabilitas, sehingga pembangunan harus terlaksana.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Pokoknya komitmen antikorupsi harus dibuktikan dengan perbaikan sistem, peningkatan aparat yang bersih, itu yang paling pokok," kata Cak Imin.
Baca SelengkapnyaKetika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaPemerintah Kabupaten Bogor mengusulkan 2.235 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK mengumumkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaRinciannya, dari 14.072 penyelenggara negara tercatat bidang Eksekutif (pusat dan daerah) sejumlah 9.111 dari total 323.651 WL.
Baca SelengkapnyaDugaan terjadinya penggelembungan suara pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) ditemukan ormas Pemuda Pancasila (PP).
Baca SelengkapnyaPPP membawa program besar kepada masyarakat seperti kerja mudah, harga murah, dan hidup berkah dalam kampanye nasional.
Baca SelengkapnyaDua petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Lumajang terbukti memindahkan suara caleg. Mereka hanya dijatuhi sanksi peringatan keras.
Baca SelengkapnyaBukti-bukti kecurangan tersebut bakal diserahkan kepada Bawaslu dan MK.
Baca Selengkapnya