Pemprov Jabar Libatkan KPK, BIN dan PPATK dalam Lelang Jabatan

Merdeka.com - Rotasi besar-besaran untuk 15 jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah hampir tahap akhir. Dari ratusan pendaftar, panitia tim seleksi sudah mengumumkan tiga besar calon pengisi jabatan di setiap dinasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat Yerry Yanuar mengatakan, para peserta yang masuk ke dalam tiga besar nantinya akan kembali diseleksi melibatkan lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Intelijen Nasional (BIN) hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Tujuannya, agar orang-orang yang terpilih nantinya tidak bermasalah dengan hukum. Pasalnya, selain memenuhi kriteria yang ditentukan, poin integritas yang baik pun harus dimiliki semua kandidat.

"Kemudian setelah dilakukan seleksi administrasi maka ada 113 orang yang dinyatakan lolos administrasi untuk 15 posisi dan satu posisi ditunda, yakni untuk jabatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat karena pendaftar yang lolos hanya satu peserta dari tujuh orang yang mendaftar," ujar Yerry di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (25/1).

Sedikitnya 226 pendaftar yang mengikuti seleksi terbuka pengisian JPT saat proses pendaftaran lelang terbuka diselenggarakan pada 29 Desember 2018 hingga 12 Januari 2019.

Adapun jabatan yang dilelangkan antara lain, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kemudian, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kemudian Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Biro Hukum dan HAM, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Humas dan Protokol, serta Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan bahwa proses penerimaan yang melibatkan lembaga lain, seperti KPK adalah untuk menemukan sosok terbaik dalam mengisi posisi jabatan.

"Pintar saja tidak cukup. Tapi kalau ada catatan catatan yang perlu menjadi perhatian kan harus menjadi perhatian," ujar Ridwan Kamil.

Gubernur yang akrab disapa Emil ini menjamin proses seleksi dilakukan secara objektif dan tak ada intervensi kepada pansel yang menyaring para peserta seleksi.

"Bahkan ada yang dekat dengan saya pun enggak lolos, menandakan saya enggak membawa misi apapun kecuali mencari yang terbaik," ungkapnya.

Emil mengatakan, pihaknya mencari pejabat eselon II yang relevan dengan bidangnya masing-masing. Selain itu, dia juga berharap memiliki para peserta yang terpilih nanti bisa menjaga chemistry dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Chemistry itu ada di tiga besar tadi, karena tidak mungkin saya kerja dengan orang yang tidak bisa secara sosial blending dengan pemimpinnya," pungkas Emil.