Follow
Pemprov Jateng matikan jaringan internet antisipasi serangan Malware
Merdeka.com - Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng mengeluarkan surat edaran kepada 48 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Tengah. Hal ini untuk mengantisipasi serangan virus Malware jenis Ransomware WannCrypt alias WannCry.
Dalam surat edaran bernomor 870/977/V/2017 tertanggal 14 Mei tersebut, menindaklanjuti siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 55 terkait cara mengatasi serangan Malware Ransomewere WannaCry. Surat edaran ditandatangani Kepala Dinas Kominfo Pemprov Jateng Dadang Somantri.
Dia mengimbau supaya dilakukan langkah update software, backup data, hingga mematikan jaringan internet. Menurutnya, informasi terkait menyebarnya virus WannCry sudah diketahui sejak tanggal 12 Mei 2017 lalu.
-
Serangan ransomware apa yang lumpuhkan server PDN Kominfo? Menkominfo Budi Arie Setiadi mengakui server PDSN yang lumpuh disebabkan oleh serangan LockBit. 'Ini serangan virus lockbit 3.0.2,' kata Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/6).
-
Apa laporan yang dirilis tentang internet? We Are Social pada Januari 2024 lalu telah merilis laporan terbarunya tentang adopsi internet di dunia. Laporan yang bertajuk Digital 2024 Global Overview Report itu salah satunya memotret kondisi negara-negara yang masih warganya belum terkoneksi internet.
-
Apa yang dilakukan setelah serangan ransomware? Langkah pertama yang harus dilakukan saat terjadi kebocoran data adalah mengendalikan penyebarannya. Perlu dilakukan isolasi terhadap sistem yang terpengaruh dari jaringan untuk mencegah penyebaran malware atau Unauthorized Acces yang lebih buruk.
-
Bagaimana cara Komdigi mencegah situs Pemda diretas? Dari sisi pencegahan, Budi mengungkapkan Kemkomdigi dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan melakukan penyisiran dan memperkuat website-website pemerintah daerah (Pemda) dan Pemerintah Pusat agar tidak diretas dan diubah untuk mempromosikan judi online.
-
Bagaimana Kominfo menangani serangan LockBit? Dirjen Aplikasi dan Informatika (APTIKA) Kominfo, Semuel A. Pangerapan mengatakan, Kominfo telah melakukan langkah-langkah pemulihan dengan perkembangan sebagai berikut: Pertama, sebagian layanan keimigrasian seperti paspor, visa, izin tinggal, dan perlintasan sudah mulai kembali beroperasi.
-
Apa yang dilakukan selama penutupan? Selama penutupan kami memastikan tidak ada pendaki yang melintas terutama yang merayakan malam pergantian tahun di puncak Gunung Gede, karena patroli digencarkan agar tidak ada oknum pendaki nakal yang naik melalui jalur ilegal,' katanya.
"Langkah-langkah yang disarankan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga langsung dilakukan. Kami sudah komunikasi dengan Kemenkominfo terkait pengamanan (data) institusi," kata Dadang di Kantor Pemprov Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, Jateng Senin (15/5).
Terkait jaringan internet yang dimatikan sementara, Dadang menjelaskan, pihaknya sudah melakukan sejak Senin (15/5) pagi tadi. Saat ini, dirinya masih menunggu laporan dari para Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Jika semua sudah aman, backup data dan scaning virus sudah dilakukan, maka jaringan internet akan segera dinyalakan," jelasnya.
Dadang menambahkan, meski jaringan internet dimatikan sementara, pihaknya menjamin tidak mengganggu proses pelayanan publik. Sebab sudah ada Standar Operasional Pelayanan (SOP) jika koneksi internet mati.
"Secara umum berjalan baik karena ada SOP saat terjadi matinya jaringan internet di seluruh OPD yang ada di bawah Pemprov Jateng," tegasnya.
Sebanyak 48 OPD itu adalah 23 Dinas, 8 Biro, 7 Badan, 7 RSUD, Sekretariat BPBD Jateng, Inspektorat dan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Budi Arie akhirnya menjawab desakan agar mundur dari kursi Menkominfo.
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam menegaskan sedang melakukan mitigasi untuk mengantisipasi dampak lanjutan pasca kebocoran data tersebut.
Baca Selengkapnya
Budi Arie meminta pemutusan akses harus dilakukan paling lambat 3x24 jam sejak 21 Juni 2024.
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto blak-blakan, rencana strategi pemerintah usai pusat data nasional diserang oleh kelompok hacker.
Baca Selengkapnya
Juli ini Presiden Jokowi meminta layanan publik yang terganggu ransomware normal.
Baca Selengkapnya
Polri tidak menyerah begitu saja dengan kasus peretasan PDN.
Baca Selengkapnya
Menurut Hadi, penyelidikan perlu dilakukan agar mencegah kejadian serupa terjadi di kemudian hari.
Baca Selengkapnya
SAFEnet menyebut, terdapat sedikitnya 282 instansi pemerintah pengguna PDNS yang terdampak serangan siber tersebut.
Baca Selengkapnya
Menko Hadi mengatakan saat ini tim terus melakukan upaya pemulihan layanan publik secepatnya dan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian.
Baca Selengkapnya
Dia meminta seluruh kementerian, lembaga dan instansi yang berwenang dalam pemberantasan judi online bersatu-padu untuk melakukan pemberantasan judi online.
Baca Selengkapnya
Kominfo telah menyediakan fasilitas pencadangan data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 1 yang berada di Serpong dan PDNS 2 di Surabaya.
Baca Selengkapnya
Menkominfo bakal menutup akses layanan Virtual Private Network (VPN) gratis untuk menangkal praktik judi online bertumbuh di Indonesia.
Baca Selengkapnya