'Pendapatan DKI besar, butuh sistem pencegahan korupsi yang komprehensif'
Merdeka.com - Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta kerap kali menjadi sorotan atas kebijakan yang diterapkan. Menurut anggota tim sukses Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto perlu ada perhatian lebih terhadap tiga bidang dalam pemerintahan DKI Jakarta.
Usai bertandang ke gedung KPK, Bambang mengatakan tiga bidang yang dimaksud adalah pengeluaran, penghasilan, dan investasi. Menurutnya, sebagai provinsi dengan pendapatan cukup besar, harus ada fokus pembahasan mengenai tiga hal tersebut.
"DKI salah satu provinsi yang APBD cukup besar. PAD (Pendapatan Asli Daerah) cukup besar, posisi sangat strategis kemudian ada kebutuhan membangun sistem pencegahan korupsi yang komprehensif," ujar Bambang, Selasa (2/1).
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Apa yang dibahas Anies dan Sandiaga? Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Uno mengakui pernah membahas rencana mendirikan partai politik (parpol) bersama Anies Baswedan.
-
Kenapa PDIP mempertimbangkan Anies untuk Pilgub Jakarta? 'Bahwa Anies juga jadi bagian pertimbangan, iya, Anies bagian dari pertimbangan. Oleh karenanya kami juga dengan Cak Imin dalam rangka itu semua,' jelas dia.
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
-
Apa fokus Anies Baswedan dalam mengatasi karhutla? Saat sesi menjawab pertanyaan terkait kebakatan hutan dan lahan (karhutla) Kalimantan, Anies menegaskan bahwa harus mengutamakan pencegahan.
-
Apa fokus Sanusi Hardjadinata saat menjadi Gubernur Jawa Barat? Sebagai gubernur, ia memfokuskan usahanya pada pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, berupaya memulihkan wilayah Jawa Barat yang terdampak perang.
Di satu sisi, dia menuturkan, monitoring terhadap tiga hal yang dia sebutkan sejauh ini masih belum maksimal pelaksanaannya. Padahal, upaya pencegahan segala tindak koruptif akan efektif jika dimulai dari tiga hal tersebut.
"Pengeluaran, penghasilan dan investasi BUMD, jadi level dimonitoring tidak terjadi pencegahan tiga level itu," katanya.
Sementara itu, disinggung mengenai keanggotaannya Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), mantan Wakil Ketua KPK itu mengaku belum mengetahui akan hal itu. Dia mengaku masih menunggu informasi resmi bergabung tidaknya sebagai tim yang akan membantu kinerja gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Wah saya enggak tahu," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu disampaikan Ibnu Basuki dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaKent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca SelengkapnyaAnies menilai, masih banyak pegawai pemerintahan yang gaji bulanannya terlalu rendah.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaNawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan mengatakan demokrasi yang sehat itu ditandai dengan tidak adanya korupsi
Baca SelengkapnyaDalam upaya pencegahan korupsi, KPK memiliki tiga trisula atau strategi yang dilakukan yakni penindakan, pencegahan dan pendidikan antikorupsi.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan dalam Sosialisasi Antikorupsi dan Koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan membeberkan jurus memberantas korupsi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaCalon presiden Anies Baswedan menyampaikan empat poin penting dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Baca Selengkapnya