Perbaiki Nasib Atlet, Yayuk Basuki Usulkan Revisi UU SKN

Merdeka.com - Mantan Atlet tenis nasional, Yayuk Basuki berupaya mengusulkan Revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) Nomor 3 Tahun 2005, yang tertunda karena terbentur tahun politik. Anggota Komisi X DPR bernama lengkap Nanik Rahayu Basuki itu akan memperjuangkan revisi UU SKN, yang selama 4,5 tahun ini belum berhasil memfasilitasi para atlet terkait penghargaan yang kurang memadai.

"UU SKN hanya sebatas memuat pasal yang mengatur soal penghargaan bagi para atletnya. Di situ tidak mengatur apa saja yang dilakukan bagi para atlet yang sudah mengharumkan nama Indonesia atas prestasinya," kata Yayuk Basuki di Semarang, Sabtu (13/4).

Caleg Dapil Jateng II itu menuturkan, jika nanti terpilih kembali sebagai wakil rakyat, dia menginginkan UU SKN diubah sesuai kebutuhan yang mendesak saat ini untuk memperjuangkan peningkatan anggaran olahraga menjadi Rp 24 triliun dari semula Rp 4 triliun.

Selain itu, UU SKN juga dinilai Yayuk kurang detail membahas soal tunjangan dana pensiun atlet dan asuransi bagi mereka yang sedang mengikuti pelatihan.

"Sekarang baru general. Ada pasal penghargaan dengan nilai Rp 81 miliar, tapi belum tertulis rinci peruntukannya untuk apa," tegas Yayuk.

Terkait aturan yang tumpang tindih, telah memunculkan dualisme kepemimpinan di beberapa cabang olahraga di antaranya cabor berkuda, hoki dan taekwondo.

"Kasihan para atletnya, padahal banyak bibit potensial dari cabor termasuk atletik," ujarnya.

Sampai saat ini, dia merasakan terenyuh melihat nasib atlet yang merasakan kekecewaan akibat minimnya perhatian pemerintah. Seperti yang dialami Taufik Hidayat dan Susi Susanti sebagai mantan juara bulu tangkis.

"Mereka curhat kalau pencairan dana pensiunnya sebagai atlet putus di tengah tahun. Alasannya pemerintah tidak ada kejelasan hukum yang nantinya bisa bermasalah. Ini bagian kebijakan yang harus diperbaiki lewat revisi UU SKN," jelasnya.

Ke depan akan menyarankan kepada pemerintah untuk merancang aturan supaya para gubernur diizinkan rangkap jabatan, supaya memudahkan penyaluran dana bantuan APBD bagi para atlet.

"Gubernur tidak boleh rangkap jabatan, padahal kita menganggap sudah tidak efektif. Kita perlu sempurnakan lagi. Gubernur bisa jadi ketua KONI untuk memudahkan APBD supaya tersalurkan," lanjutnya.