Merdeka.com - Pemerintah memutuskan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali lantaran masih tingginya kasus aktif Covid-19 di beberapa daerah tersebut. Perpanjangan terhitung mulai 26 Januari hingga 8 Februari 2021.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS , Netty Prasetiyani Aher menyebut, perpanjangan PPKM dilematis. Sebab, cara yang dilakukan pemerintah tak kunjung membuahkan hasil dan angka corona terus menanjak.

"Perpanjangan PPKM Jawa Bali ini berada dalam situasi dilematis. Pada satu sisi angka kasus terus menanjak tinggi, nyaris tembus 1 juta, namun di sisi lain, cara dan strategi yang dilakukan tidak kunjung membuahkan hasil," kata Netty, Sabtu (23/1).

Netty melihat, petugas nampak mulai kendur dan kurang tegas dalam mengawasi atau menindak pelanggaran. Sementara, masyarakat sudah mulai jenuh dengan segala aturan, ditambah desakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

"Keruwetan ini ditambah dengan munculnya varian baru virus Covid-19 yang makin kuat dan makin mudah menular," ujar dia.

Menurutnya, perpanjangan PPKM akan sulit menekan angka kasus jika pemerintah tidak segera melakukan karantina wilayah secara penuh/PSBB Total. Perkantoran, pusat perbelanjaan, dan tempat hiburan dibatasi, tapi kenyataannya kerumunan massa tetap terjadi di banyak titik.

"Di pasar tradisional, antrian dalam pengurusan SIM/STNK, rumah makan, bahkan kegiatan perkumpulan di masyarakat masih berjalan tanpa prokes. Tokoh publik dan influencer pun belum bisa jadi contoh yang baik bagi masyarakat," kata dia.

Netty meminta pemerintah agar terus meningkatkan 3T serta edukasi kepada masyarakat agar selalu taat protokol kesehatan dengan 3M. Kemudian, mendukung penyebaran alat tes GeNose C19 hasil inovasi dalam negeri yang lebih murah sebagai alat screening supaya masyarakat mudah tes dengan biaya murah.

Selain itu, Netty mendorong pemerintah harus terus meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas layanan kesehatan untuk pasien Covid-19. Fokuskan anggaran dan perhatian pada penanganan sektor kesehatan sebagai basis masalah.

"Saat ini sudah banyak RS rujukan yang kekurangan fasilitas ruang perawatan sehingga pasien harus mengantri dan lambat ditangani," ujarnya.

Netty menambahkan, pemerintah harus segera menambah rumah sakit rujukan maupun wisma isolasi mandiri yang saat ini hampir penuh di daerah-daerah. Pemerintah juga harus menambah jumlah tenaga kesehatan yang makin 'kedodoran' setiap harinya.

"Banyaknya nakes yang telah gugur, kelelahan, serta jadwal yang tidak lagi normal, seharusnya dijawab pemerintah dengan terobosan kebijakan yang afirmatif. Selain jumlahnya yang ditambah, pelindungan, dan dukungan anggaran yang maksimal juga harus dipenuhi," pungkasnya.