Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Petani Hutan di Jambi Diakui Negara Setelah SK Kulin KK Diserahkan Gubernur

Petani Hutan di Jambi Diakui Negara Setelah SK Kulin KK Diserahkan Gubernur pohon karet. shutterstock

Merdeka.com - Para petani di wilayah kerja PT Lestari Asri Jaya dan PT Wanamukti Wisesa (keduanya anak usaha PT Royal Lestari Utama) kini bisa bekerja dengan tenang. Atas inisiasi kedua perusahaan HTI karet tersebut, aktivitas pertanian yang mereka lakukan saat ini telah memiliki kekuatan hukum.

Hal itu setelah Gubernur Jambi Fachrori Umar, menyerahkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (SK Kulin KK) kepada dua Kelompok Tani Hutan (KTH), yakni: KTH Karang Jaya, yang berlokasi di areal PT Lestari Asri Jaya dan KTH Wana Mitra Lestari, berlokasi di wilayah PT Wanamukti Wisesa.

Acara penyerahan SK Kulin KK yang pertama untuk petani di HTI Jambi, tersebut dilaksanakan di Desa Muara Sekalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Jambi, Jumat (24/7).

Hasmon Ovezar Ketua KTH Karang Jaya, merasa bersyukur dengan penyerahan SK ini. "Dengan adanya SK ini membuat kami lebih tenang dalam memanfaatkan lahan dan melakukan kegiatan pertanian," katanya di depan Gubernur dan manajemen perusahaan.

Dia mengaku, para petani anggota KTH Karang Jaya sudah bermitra cukup lama dengan PT LAJ dan PT WW. Melalui kemitraan tersebut, anggota kelompok taninya mendapatkan pelatihan budidaya tanaman pangan dan sayuran serta perikanan.

"Tidak hanya pelatihan, kami juga mendapatkan bantuan benih dan hasil panen kami pun dibeli oleh perusahaan," ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan Sugiyo, Ketua KTH Wana Mitra Lestari. Kelompok tani yang ia pimpin merupakan mitra PT Wanamukti Wisesa. Sugiyo mengaku dia dan anggota kelompok taninya dapat menghemat pengeluaran. Sebab untuk kebutuhan pokok sudah terpenuhi dari hasil panen tersebut.

"Kemitraan dengan perusahaan ini sangat menguntungkan kami. Sebab ketika harga sawit jatuh, kami mendapat penghasilan tambahan dari tanaman pangan dan sayuran," paparnya.

Mereka berharap program kemitraan tersebut dapat terus berjalan. Sebab sangat bermanfaat dan membantu petani yang berada di sekitar hutan.

Sementara Gubernur Jambi berharap, program yang dijalankan kedua perusahaan itu bisa diadaptasi oleh perusahaan-perusahaan perkebunan lain di Jambi.

"Saya berharap SK Kulin KK ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat sekitar perusahaan. Manfaatkanlah hasil alam ini untuk kepentingan yang positif. Ini adalah contoh nyata perusahaan perkebunan yang prorakyat. Tidak hanya mengolah hasil alam, tapi juga berkontribusi positif bagi warga sekitar perusahaan. Dengan begini sinergitas masyarakat sekitar dengan perusahaan bisa terus berjalan ideal," papar Gubernur saat memberikan sambutan.

Menurut General Manager PT LAJ dan PT WW, Widyarsono, kedua perusahaan HTI Karet alam berkelanjutan tersebut berkomitmen mendukung kegiatan Perhutanan Sosial yang merupakan program Pemerintah melalui skema kemitraan kehutanan.

"SK Kulin KK bagi KTH Karang Jaya dan KTH Wana Mitra Lestari merupakan yang pertama untuk area Hutan Tanaman Industri di Provinsi Jambi," tambahnya.

Selain bermitra dengan KTH Karang Jaya dan KTH Wanamitra Lestari, perusahaan juga membina 6 KTH lainnya. Dua Kelompok Wanita Tani, dan 1 Gabungan Kelompok Tani dengan total anggota 263 petani.

"Kami berkomitmen untuk melanjutkan kemitraan ini secara berkelanjutan dan berkontribusi besar dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan," jelas Pak Widy, begitu ia akrab disapa.

Perlu diketahui, bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (SK Kulin KK) bagi Kelompok Tani Hutan (KTH) Karang Jaya dan KTH Wana Mitra Lestari merupakan yang pertama untuk area Hutan Tanaman Industri di Provinsi Jambi.

Terkait aspek ekologi, sambung Widyarsono, perusahaan menyisihkan sekitar 25% dari area perusahaan sebagai kawasan yang dilindungi. Termasuk di dalamnya Wildlife Conservation Area atau Wilayah Cinta Alam (WCA). WCA ini yang menjadi penyangga hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang terdiri dari area konservasi dan tanaman karet.

Kawasan WCA ini sekaligus menjadi area jelajah bagi Gajah Sumatera yang dilindungi. RLU juga membentuk Tim Ranger, terdiri dari karyawan perusahaan yang tugas pokoknya adalah melakukan upaya konservasi kawasan yang dilindungi termasuk WCA.

Beberapa pencapaian tim ini antara lain adalah pemetaan hutan, identifikasi flora dan fauna, penyelamatan spesies langka (meranti, dll). "Dan khususnya menjaga jalur perlintasan gajah," tandasnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Airlangga Dorong Penyelesaian Penggunaan Tanah dan Kawasan Hutan
Airlangga Dorong Penyelesaian Penggunaan Tanah dan Kawasan Hutan

SK Hijau Hutsos yang mengatur pemanfaatan hutan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Baca Selengkapnya
Menteri Hadi Tjahjanto Pastikan HPL Tanah Ulayat Beri Kedaulatan dan Kesejehteraan Masyarakat Adat
Menteri Hadi Tjahjanto Pastikan HPL Tanah Ulayat Beri Kedaulatan dan Kesejehteraan Masyarakat Adat

Sertifikat HPL ini memberikan kepastian terhadap tanah yang merupakan pusako tinggi masyarakat Minangkabau.

Baca Selengkapnya
Nusron Ungkap 537 Perusahaan Kelapa Sawit Beroperasi Tanpa Izin Selama 8 Tahun
Nusron Ungkap 537 Perusahaan Kelapa Sawit Beroperasi Tanpa Izin Selama 8 Tahun

Penyelesaian masalah terhadap 537 perusahaan kelapa sawit yang tidak memiliki hak guna usaha (HGU) tuntas pada Desember.

Baca Selengkapnya
Jajaki Jalan Setapak Persawahan di Desa Gunung Bunder, Menteri ATR Serahkan Sertifikat PTSL
Jajaki Jalan Setapak Persawahan di Desa Gunung Bunder, Menteri ATR Serahkan Sertifikat PTSL

Hadi menyerahkan 500 sertifikat kepada masyarakat secara langsung di lahan sawah yang dimiliki masing-masing penerima.

Baca Selengkapnya
Garap Proyek Strategis Nasional di Kalimantan, PTPN Grup Dapat Keringanan Pajak
Garap Proyek Strategis Nasional di Kalimantan, PTPN Grup Dapat Keringanan Pajak

Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah bisa berupa mengubah tarif pajak dan retribusi.

Baca Selengkapnya
Kemenkop UKM Gandeng RSPO Kembangkan Koperasi Petani Sawit di Indonesia
Kemenkop UKM Gandeng RSPO Kembangkan Koperasi Petani Sawit di Indonesia

Menkop Teten optimis kerja sama dengan RSPO akan memperkuat korporatisasi petani sawit sekaligus memperkuat produksi kelapa sawit dari hulu hingga hilir.

Baca Selengkapnya
Menteri Hadi Bagikan Sertifikat Redistribusi di Jambi: Tidak Bisa Dijual Selama 10 Tahun
Menteri Hadi Bagikan Sertifikat Redistribusi di Jambi: Tidak Bisa Dijual Selama 10 Tahun

Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan 279 sertifikat redistribusi tanah secara door to door.

Baca Selengkapnya
Menteri Hadi Berikan Kepastian Hukum Tanah IKN
Menteri Hadi Berikan Kepastian Hukum Tanah IKN

Kepastian hukum memberikan kenyamanan bagi investor untuk berinvestasi di IKN.

Baca Selengkapnya
Raja Antoni: Perhutanan Sosial Bentuk Keberpihakan Dalam Pengentasan Kemiskinan dan Kemandirian Pangan
Raja Antoni: Perhutanan Sosial Bentuk Keberpihakan Dalam Pengentasan Kemiskinan dan Kemandirian Pangan

Ekspor petai oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Sukobubuk dengan tujuan utama pasar Jepang memiliki nilai transaksi ekonomi sebesar Rp989 juta.

Baca Selengkapnya
Hadi Tjahjanto: Inisiatif Masyarakat Kunci Suksesnya Konsolidasi Tanah Pertanian di Lombok Barat
Hadi Tjahjanto: Inisiatif Masyarakat Kunci Suksesnya Konsolidasi Tanah Pertanian di Lombok Barat

Masyarakat berinisiatif mengajukan penataan lahan pertaniannya agar jalan usaha tani dapat dibangun.

Baca Selengkapnya
KLHK Serah Terima Hasil Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Seluas 27 Hektar di Bangka Tengah
KLHK Serah Terima Hasil Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Seluas 27 Hektar di Bangka Tengah

Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa KLHK, Muchtar Effendi menjelaskan, ada kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan penghijauan.

Baca Selengkapnya
Menhut Raja Juli Bertemu Jaksa Agung, Siap Tindak Tegas Bisnis Ilegal di Kawasan Hutan
Menhut Raja Juli Bertemu Jaksa Agung, Siap Tindak Tegas Bisnis Ilegal di Kawasan Hutan

Fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah untuk kesejahteraan, dan keadilan, kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya