Petugas Pemadam Kebakaran Minta Dugaan Korupsi di DPKP Depok Diusut

Merdeka.com - Foto seorang petugas Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok viral di media sosial. Dalam foto itu dia memampangkan poster yang isinya meminta agar dugaan korupsi di instansi tempatnya bekerja segera diusut.

Ada dua foto petugas berseragam Dinas DPKP Kota Depok berdiri di depan mobil pemadam beredar di media sosial. Pada foto pertama dia memampangkan poster bertuliskan "Pak Presiden Jokowi Tolong Usut Tindak Pidana Korupsi Dinas Pemadam Kebakaran Depok #StopKorupsiDamkar".

Pada foto kedua dia memampangkan poster dengan tulisan, "Bapak Kemendagri Tolong Untuk Tindak Tegas Pejabat Di Dinas Pemadam Kebakaran Depok Kita Dituntut Kerja 100% Tapi Peralatan Di Lapangan Pembeliannya Tidak 100% Banyak Digelapkan!!!".

Setelah ditelusuri, petugas pemadam kebakaran itu bernama Sandi, pegawai dengan status non-PNS di DPKP Kota Depok. Dia mengaku melakukan tindakan itu karena miris dengan dugaan korupsi dalam pengadaan sarana dan prasarana di tempatnya bekerja. Pria ini menilai sarana dan prasarana yang digunakan dianggap tidak sesuai spesifikasi, padahal yang dihadapi adalah bahaya.

"Kalau untuk motif saya hanya memperjuangkan hak dan memang apa adanya kenyataan fakta di lapangan," katanya, Jumat (9/4).

Sebagai contoh, Sandi menduga selang yang diadakan mutunya di bawah standar. Padahal pagu pembeliannya mencapai jutaan rupiah. "Tapi hanya beberapa tekanan saja sudah jebol. Untuk pengadaan barang Damkar itu hampir semua tidak sesuai spek yang kita terima, tapi kita dituntut bekerja 100 persen tapi barang-barang yang kita terima itu tidak 100 persen," jelasnya.

Di sisi lain, Sandi juga menduga terjadi pemotongan uang lelah. Dia mengaku pernah menandatangani bukti penerimaan uang Rp 1,8 juta namun yang diterima hanya separuhnya.

"Anggota disuruh tanda tangan Rp 1,8 juta, padahal hanya menerima uangnya setengah, Rp 850 ribu. Waktu itu dana untuk menyemprot desinfektan. Kemarin-kemarin kita disuruh nyemprot segala macam," bebernya.

Menurut dia, honor bulanan pun dipotong Rp 200 ribu dari seharusnya Rp 3,4 juta. "Honor kita tanda tangan Rp 3,4 juta tapi dipotong Rp 200 ribu. Katanya untuk BPJS, sedangkan BPJS pemerintah sudah ada anggarannya. Alasan pejabat kan nggak ada anggarannya," ucapnya.

Sandi mengaku terpaksa membeberkan semua itu karena kesal. Pasalnya risiko pekerjaannya diabaikan dengan diberi alat penunjang yang tidak sesuai spesifikasi.

Apa yang dilakukan Sandi bukannya tanpa tekanan. Namun dia mengaku tidak gentar. "Teman-teman saya ngomong, takut, punya anak istri. Ya kalo saya, saya sudah kecebur, ya saya mau gimana terlanjur basah," katanya.

Komandan Regu DPKP Posko Wali Kota Depok Leo membenarkan bahwa Sandi adalah anak buahnya. Foto itu diambil sekitar dua hari lalu. "Kalau peristiwa poster itu (protes) kalau tidak salah dua hari yang lalu. Dia melakukan sendiri, mungkin tidak ada kepuasan sama pemimpin," ucapnya.

Sementara itu, Kepala DPKP Kota Depok Gandara Budiana tidak dapat ditemui di kantornya. Ketika dihubungi melalui sambungan seluler, dia mengaku belum tahu detil permasalahan. "Saya belum tahu ya. Nanti akan saya tanya kepada kabidnya," jawabnya.