PKK diminta ikut tingkatkan ekonomi keluarga lewat program UP2K

Merdeka.com - Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) harus ikut ambil peran dalam meningkatkan perekonomian keluarga, di antaranya melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Salah satunya, dapat memanfaatkan modal usaha dari kelompok khusus (poksus) UP2K.

Demikian disampaikan Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur, Hj Nina Soekarwo saat membuka kegiatan koordinasi dan evaluasi pengembangan Taman Posyandu dan koordinator serta evaluasi penguatan Poksus UP2K-PKK Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Tahun 2017 di Kantor TP-PKK Jatim, Jalan Gayung Kebonsari 56, Surabaya, Selasa (23/5).

Menurutnya, melalui program UP2K, semua pihak mulai dari ibu balita yang tergabung dalam kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), guru kelompok Paud bisa membuat dan mengembangkan usaha ekonomi produktif. Untuk pendanaannya bisa didapat dari bantuan modal stimulan dari TP PKK Prov Jatim dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov Jatim. Dengan ikut sertanya ibu-ibu ke dalam usaha usaha ekonomi produktif secara tidak langsung akan membantu meningkatkan ekonomi keluarga, ujar Bude Karwo sapaan akrabnya.

Dijelaskan, pelaksanaan pengelolaan UP2K telah berhasil dilakukan di 8.501 poksus di desa/kelurahan se Jawa Timur. Upaya tersebut mulai menampakkan hasil dengan adanya pengembangan Poksus UP2K.

"Di awali pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 telah diberikan bantuan hibah modal stimulan kepada 82 poksus UP2K desa/kelurahan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur sebesar Rp. 1.900.000.000. Pemberian bantuan dilakukan secara bertahap," ujar Nina Soekarwo dalam rilisnya.

Dengan diberikan bantuan hibah modal stimulant itu, diharapkan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan UP2K. Selain itu, juga harus dipertanggungjawabkan sebagaimana petunjuk operasional dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Monitoring serta evaluasi juga harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan bantuan hibah tersebut. 82 Poksus UP2K ini diharapkan menjadi Poksus UP2K unggulan dan percontohan Jawa Timur dalam kegiatan usaha ekonomi produktif, sehingga menjadi salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, jelasnya.

Selain itu, salah satu faktor yang tidak kalah pentingnya dalam penguatan Poksus UP2K, yaitu adanya up-dating data pengembangan UP2K di 8.501 desa/kelurahan. Up-dating tersebut, harus dilengkapi dengan pemetaan data klasifikasi UP2K. Hal itu, mengacu pada pedoman umum pengelolaan UP2K, sehingga akan mendapatkan data yang riil, valid dan akurat.

Ada pun data terakhir UP2K Kabupaten/Kota se Jatim sampai dengan tahun 2016 sebesar 8.501 Poksus UP2K, terdiri 5.729 Poksus UP2K (67,4 persen) berkembang dengan rincian pemula sebanyak 3.110, madya sebanyak 1.779, utama sebanyak 803 dan mandiri sebanyak 39), sedangkan yang macet sebesar 2.772 poksus UP2K- (32,6 persen). Berdasarkan data tersebut, agar dibuat perencanaan program pengembangan Poksus UP2K baik yang macet ataupun yang telah berjalan pengelolaan modal usahanya. Yakni melalui anggaran APBD desa atau bantuan modal stimulan dari OPD terkait di kabupaten/kota, tambahnya.

Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengembangan Taman Posyandu dan Koordinator serta Evaluasi Penguatan Poksus UP2K diikuti oleh TP- PKK Prov. Jatim, ketua dan seluruh Kader PKK Pokja II Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Petra Surabaya.

Gerakan 10 ribu Taman Posyandu lebihi target

Pada kesempatan tersebut, Bude Karwo juga menjelaskan bahwa program taman Posyandu yang telah digalakkan di Jatim sejak tahun 2012, dalam bentuk kegiatan gerakan 10.000 taman Posyandu, secara kuantitatif sampai dengan tahun 2014 telah terlampaui yaitu sebanyak 12.227.

Hal tersebut, berarti telah melampaui target sebanyak 2.227 taman posyandu atau sebesar 22,27%. Namun secara kualitatif pada tahun tersebut baru 23 persen yang masuk kategori optimal, sedangkan pada tahun 2015 mencapai 40%, di mana program dan kebijakan yang telah dilaksanakan lebih difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan Taman Posyandu. Kegiatan itu disinergikan dengan OPD terkait antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BKKBN, BPPKB dan Bapemas.

"Sehingga diharapkan pada tahun 2017 secara kualitatif dapat mencapai target secara optimal," ungkapnya.

Pada tahun 2017 yang sedang berjalan ini, TP-PKK Prov. Jatim tetap menentukan program prioritas untuk peningkatan kualitas taman posyandu. Diantaranya, bekerjasama dengan opd terkait dan TP-PKK Kabupaten/Kota se Jawa Timur, yang meliputi peningkatan kualitas program melalui kegiatan pembinaan dan monitoring, peningkatan mutu kader, bantuan alat permainan edukatif.

Selain itu juga memfasilitasi masyarakat yang ingin membentuk taman posyandu baru, memanfaatkan dana csr, kerjasama dengan perguruan tinggi, inovasi dan terobosan untuk memperkuat taman posyandu dan terus melakukan sosialisasi dan advokasi kepada tokoh masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan taman posyandu. (mdk/hhw)