PKS dukung polisi hukum pelaku persekusi

Merdeka.com - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai aksi memburu seseorang oleh kelompok tertentu atau yang dikenal dengan persekusi tidak dibenarkan di Indonesia. Jazuli menyarankan semua tindaka. persekusi diserahkan kepada proses hukum yang berlaku.

"Tidak boleh ada kelompok manapun yang main hakim sendiri, Indonesia negara hukum, maka semua urusan harus dikembalikan ke hukum," kata Jazuli di RJA DPR RI, Kalibata, Jakarta, Sabtu (3/6).

Jazuli berharap penegak hukum menindak pelaku persekusi dengan objektif dan menjunjung tinggi asas keadilan.

"Insya Allah kalau prinsip-prinsip keadilan dijalankan super masih hukum, insya Allah gejolak-gejolak di Republik ini akan terkurangi," tegasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan persekusi yang dilakukan dapat melebar sehingga dapat dikenakan pasal berlapis, seperti penculikan karena membawa orang ke suatu tempat serta melakukan ancaman dan pemukulan.

"Membawa orang, itu sama aja penculikan. Membawa orang secara paksa tidak dikehendaki yang bersangkutan, itu adalah penculikan, bisa dikenakan pasal penculikan. Kemudian memaksa orang dengan ancaman juga bisa kena pengancaman. Apalagi kalau sampai ada melakukan kekerasan pemukulan," katanya usai menghadiri Buka Puasa Bersama di Rumah Dinas Ketua MPR, Jakarta, Jumat (2/6).

Mantan Kepala BNPT ini mengungkapkan, persekusi dapat diproses hukum meski tanpa ada laporan. "Bisa diproses hukum. Karena itu bukan delik aduan. Kalau polisi sendiri tahu, ya polisi akan kejar," tutup Tito.