PKS: Kami Berharap Perppu UU KPK Dikeluarkan
Merdeka.com - Juru bicara PKS Ahmad Fathul Bari sepakat dengan keputusan Presiden Joko Widodo untuk menunggu hasil gugatan tentang Undang-Undang KPK di Mahkamah Konstitusi. Sebelum nantinya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengeluarkan Perppu.
"Kalau dipandang dari sisi prosedur kenegaraan kan kami bagian dari DPR. Meski kami tidak terlibat tapi berkaitan dengan hal itu, kita sama-sama kita ikuti proses ketatanegaraan yang ada. Dan kita akan tunggu lanjutan uji materi di MK," katanya dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (2/11).
Namun jika dari sisi moral, dia mengungkapkan, Perppu harus segera dikeluarkan. "Dan kalau dari sisi moral, kami berharap Perppu dikeluarkan," ungkap Ahmad.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Bagaimana PKS usul Jokowi tunjukkan sikap bijak? “Saya sarankan Bapak Presiden yang terhormat, undanglah capres-capres yang Bapak anggap layak jadi presiden untuk makan siang sambil santai, ngobrol-ngobrol, curhat-curhat bersama, keren.“
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
Namun, sekali lagi itu wewenang Presiden. Tapi, alangkah baiknya, pemerintah mau mendengarkan suara publik.
"Tetapi sekali lagi ini wewenang Presiden untuk mengeluarkan itu. Tapi yang jelas kalau kami berpandangan memang itu menjadi suara publik itu didengarkan," tukasnya.
Jika ada gejolak sosial lagi, Ahmad menjelaskan, semuanya berpulang ke tangan Presiden. Meski demikian, masih kata dia, pihaknya menghormati pilihan Jokowi tersebut.
"Menurut saya, sudah pertimbangkan dari berbagai aspek," tutupnya.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKB menyarankan masyarakat untuk mendorong DPR agar melakukan hak angket.
Baca SelengkapnyaTKN memahami bila indeks korupsi versi Indonesian Corruption Watch (ICW) masih tinggi.
Baca SelengkapnyaKepada presiden terpilih KPK berharap RUU Perampasan Asen disahkan
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah mengingatkan agar pimpinan dan dewas KPK yang akan terpilih dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers
Baca Selengkapnya"Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir," kata Ghufron.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf setuju dengan perubahan UU Kementerian Negara, dalam Rapat Baleg DPR, Kamis (16/5).
Baca SelengkapnyaPKS menegaskan penting adanya pihak yang mengontrol pemerintahan.
Baca SelengkapnyaAksi protes saat ini tengah berlangsung di depan gerbang Utama Gedung DPR.
Baca SelengkapnyaTiga orang Pimpinan KPK bertukar pikiran dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di kantor Menko di kawasan Kuningan, Jakarta.
Baca SelengkapnyaPKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.
Baca SelengkapnyaRUU Perampasan Aset sempat jalan di tempat pada Komisi III DPR periode 2019-2024.
Baca Selengkapnya