Polemik PJJ, Anggota Komisi X Usul Kemendikbud Punya Platform Belajar Virtual

Merdeka.com - Anggota Komisi X DPR RI, Dede Yusuf melihat permasalahan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang terbesar adalah masalah sinyal dan kuota.

"Masalah sinyal itu urusan Kominfo dan sarana prasarana dibantu pihak swasta dan pemerintah. Masalah kuota menjadi concern karena kebutuhannya tinggi akhirnya disepakati bantuan kuota, masalah yang tidak punya HP itu ada tapi minim," kata Dede melalui pesan suara kepada merdeka, Sabtu(29/8).

Menurutnya pengguna internet di Indonesia termasuk tinggi mencapai 180 juta pengguna yang artinya mereka yang menggunakan fasilitas internet juga tinggi. Maka dari itu Komisi X satu per satu mengatasi permasalahan. Permasalahan kuota inilah yang ia lihat bisa ditangani terlebih dahulu. Terkait infrastruktur pembangunan seperti menara tower atau BTS harus dilakukan kerja sama lintas kelembagaan.

"Untuk subsidi kuota Kemendikbud bekerja sama dengan pelaku operator untuk mendapat diskon sehingga bukan harga umum," ujarnya

Sementara itu permasalahan PJJ lain, sempat dibicarakan terkait nasib anak-anak yang tidak memiliki ponsel pintar.

"Hal ini sudah dibicarakan, sulit siapin HP dan biayanya mahal. Subsidi saja Rp 600.000 per bulan, sedangkan harga HP jutaan. Anggaran negara juga sulit dan HP juga ada proses tendernya."

Selain itu, menurutnya bagi mereka yang tidak ada sinyal perlu ada kompensasi seperti pemberian WiFi gratis di balai desa atau dengan guru yang mendatangi murid untuk memberikan tunjangan tambahan seperti dana BOS yang sudah keluar

Hal lain yang disampaikan Dede, ada beberapa catatan untuk pemerintah, ia sempat mengusulkan agar Kemendikbud punya platform belajar seperti zoom. Dede melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk membuat platform belajar virtual sendiri.

"Marketnya sudah jelas 75 juta pelajar, artinya dari sisi ini bisa dikembangkan kedepannya bisa digunakan pemerintah.

Ia menambahkan agar Indonesia sebisa mungkin tidak bergantung dari platform belajar luar negeri. Ditambah Pustekkom juga sudah merancang rencana ini tapi memang belum dilakukannya uji coba secara nasional, mengingat banyak hal yang harus dipertimbangkan dan dipikirkan secara matang.

"Zoom kan pake server luar negeri otomatis bandwidth, giga kuotanya jadi gede. Tapi kalau Indonesia bisa bikin sendiri kan tidak akan makan kuota banyak. Sementara ini karena mendesak makanya pakai dulu aja yang ada, karena tidak mudah mengubah kondisi biasa jadi digital " sambungnya

Selain itu, Dede juga mengatakan sedikit demi sedikit mulai ada jalan keluar dari permasalahan akibat PJJ ini seperti relaksasi dana BOS. Terbatasnya keuangan negara memang menjadi kendala dalam proses menangani masalah PJJ ini dan juga tergantung bagaimana Kementerian Keuangan kita dalam mengatur keuangan, seperti kasus subsidi kuota yang meminta dana sebesar Rp 25 Triliun tapi hanya disetujui Rp 9 Triliun.

Berdasarkan hasil Panja PJJ isu yang paling sering muncul dan dikeluhkan memang terkait beban ekonomi yaitu kuota, karena hal ini sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi orang tua akibat pandemic Covid-19. Disusul permasalahan sinyal dan gagap teknologi yang dialami pengajar.

Untuk rencana kedepannya terkait PJJ yaitu dorongan untuk segera membuat kerja sama dengan Kominfo dan Kementerian PU. Dede beranggapan semua ini prinsipnya 'by process'. Pendidikan ini menjadi bagian dari kewajiban pemerintah urusan prioritas selain masalah kesehatan dan daya beli. Ketika awal pandemi pemerintah fokus mengurusi di bidang kesehatan, kini pemerintah juga kembali fokus pada masalah pendidikan Indonesia meskipun terbilang sedikit terlambat. Prioritas ini bisa terlihat dari turunnya dana, dan hal ini sudah dibuktikan dengan bantuan subsidi kuota sebagai salah satu cara mendukung pendidikan Indonesia.

Berdasarkan laporan Komisi X sejak awal sudah berbagai upaya dilakukan. Disebutkan oleh Dede antara lain relaksasi dana BOS, relaksasi UKT, alokasi sejenis dana BOS untuk sekolah dan universitas swasta agar terus berjalan serta tambahan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

KIP Kuliah nantinya digunakan untuk mahasiswa yang terkena dampak pandemi yang menjadikannya sebagai kelompok miskin baru sehingga disubsidi uang kuliahnya. Selain itu ada juga relaksasi nilai, yang dimaksud di sini agar nilai tidak lagi dikejar sesuai kurikulum lama, ada pengurangan kurikulum hingga 50 persen. Bukan menjamin anak-anak ini lulus tetapi lebih menjamin agar tidak mereka yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 tidak dikeluarkan dari sekolah.

"Sudah cukup banyak uang yang dikeluarkan, enggak cukup gitu aja. Fungsi pengawasan juga harus dilakukan oleh Pemda, karena ini menjadi tanggung jawab bersama," katanya.

Reporter Magang: Febby Curie Kurniawan (mdk/rhm)