Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Politisi PKS Nilai Kemensos Tergesa-gesa Cabut Izin ACT

Politisi PKS Nilai Kemensos Tergesa-gesa Cabut Izin ACT Aktivitas kantor ACT Jakarta pasca pencabutan izin. ©2022 Merdeka.com/Rahmat Baihaqi

Merdeka.com - Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf mengkritik Kementerian Sosial (Kemensos) mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang yang dimiliki oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Bukhori menilai, Kemensos bersikap tergesa-gesa mencabut izin lembaga kemanusiaan itu.

"Sepatutnya Kemensos tidak tiba-tiba melakukan pencabutan izin sebelum terbitnya hasil pemeriksaan yang memadai oleh Inspektorat Jenderal," kata Bukhori, Sabtu (8/7).

Dia mengatakan, keberadaan lembaga kemanusiaan seperti ACT patut diakui memiliki kontribusi penting dalam memecahkan permasalahan sosial-ekonomi maupun isu kemanusiaan lainnya yang beririsan dengan tugas negara.

"Pemerintah, dalam hal ini Kemensos, tidak bisa berdiri sendiri menyelesaikan masalah sosial di tengah masyarakat. Keberadaan lembaga ini semestinya dipandang sebagai mitra strategis yang perlu dijaga dan dibina sebab terbukti memiliki andil positif dalam membantu tugas negara menyelesaikan isu kemanusiaan," jelasnya.

Politisi PKS ini menekankan, diperlukan cara pandang yang jernih dan penyikapan yang proporsional dalam melihat kasus yang menimpa ACT. Jika ada oknum yang berbuat salah, jangan dipukul rata.

"Jika ada oknum dari lembaga tersebut yang dinilai melakukan kesalahan, maka yang diperlukan adalah penyikapan yang proporsional, bukan dipukul rata apalagi sampai diseret ke ranah politik. Janganlah kita seolah hendak memburu tikus di lumbung padi, tetapi lumbung itu justru kita bakar," pungkasnya.

Sebelumnya, Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) menjadi perhatian karena diduga menyalahgunakan dana sumbangan untuk operasional petinggi dan yayasan. Selain itu, dana amal yang berhasil mereka kumpulkan diduga turut mendanai kelompok terorisme.

Langkah tegas langsung diambil oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi akhirnya mencabut izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang diberikan ke ACT.

Selain itu, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri kini menyelidiki dugaan kasus pengelolaan dana masyarakat untuk bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh ACT.

Bareskrim telah melakukan pemanggilan terhadap petinggi ACT Ibnu Khajar dan mantan petinggi ACT Ahyudin. Pemeriksaan itu dilakukan terkait legal yayasan saja.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
‘MK Bukan Cuma Penjaga Konstitusi, Tapi juga Penjaga Demokrasi’
‘MK Bukan Cuma Penjaga Konstitusi, Tapi juga Penjaga Demokrasi’

Mahkamah Konstitusi diminta membatasi diri pada kasus-kasus dengan komponen politik yang kuat. Agar tidak dipolitisasi oleh kekuatan lain.

Baca Selengkapnya
Menteri PPPA akan Terapkan Sistem Ini untuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
Menteri PPPA akan Terapkan Sistem Ini untuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

“Harapannya isu-isu ini dapat kita selesaikan yang menjadi PR besar bagi kami," kata Menteri Bintang.

Baca Selengkapnya
Bertemu Relawan Jokowi, Kaesang: PSI Berkomitmen Melanjutkan dan Menyempurnakan
Bertemu Relawan Jokowi, Kaesang: PSI Berkomitmen Melanjutkan dan Menyempurnakan

Kaesang mencoba mengeksplorasi minat dan konsentrasi dari anak-anak muda di Makassar.

Baca Selengkapnya
Tim Hukum AMIN: Pemberantasan Korupsi Butuh Political Will Presiden
Tim Hukum AMIN: Pemberantasan Korupsi Butuh Political Will Presiden

Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Diperlukan terobosan kebijakan dan langkah politik serius

Baca Selengkapnya
Gandeng Penghulu hingga Tokoh Agama, Begini Strategi Kemenag Dukung Program Prioritas Pemerintah
Gandeng Penghulu hingga Tokoh Agama, Begini Strategi Kemenag Dukung Program Prioritas Pemerintah

Kementerian Agama ikut ambil bagian dalam realisasi program pemerintah pusat seperti penurunan angka stunting.

Baca Selengkapnya
Anies Baswedan Bicara Soal Program Kartu Prakerja, Bakal Dilanjutkan?
Anies Baswedan Bicara Soal Program Kartu Prakerja, Bakal Dilanjutkan?

Anies Baswedan mengedepankan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya
Suara Keras Anggota DPR Anita Jacoba: Dulu Gebrak Meja Amuk Nadiem, Kini Minta Setop Naturalisasi
Suara Keras Anggota DPR Anita Jacoba: Dulu Gebrak Meja Amuk Nadiem, Kini Minta Setop Naturalisasi

Pernyataan Anita Jacoba Gah justru dianggap meresahkan oleh pecinta sepakbola. Bahkan mereka akan melaporkannya ke Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Baca Selengkapnya
Sosok Politikus Demokrat Omeli Nadiem dan Minta KPK Periksa Dana Kemendikbud!
Sosok Politikus Demokrat Omeli Nadiem dan Minta KPK Periksa Dana Kemendikbud!

Video politikus Demokrat menghardik Mendikbud itu terungkap dalam Rapat Komisi X DPR RI bareng Kemendikbudristek.

Baca Selengkapnya
Respons Ganjar saat AHY Kritik Jokowi soal IKN yang Dikhawatirkan Mangkrak
Respons Ganjar saat AHY Kritik Jokowi soal IKN yang Dikhawatirkan Mangkrak

AHY menyinggung IKN yang dikhawatirkan mangkrak hingga rakyat menderita.

Baca Selengkapnya