Polri diminta tindaklanjuti pengakuan La Nyalla soal mahar politik ratusan miliar
Merdeka.com - Koordinator Perludem, Titi Anggraeni, menyarankan Polri untuk menindaklanjuti kesaksian La Nyalla Mattalitti soal permintaan uang ratusan miliar dari Partai Gerindra. Dengan begitu, dapat membuktikan komitmen Polri memberantas politik uang. Apalagi Polri bersama KPK telah membentuk satuan tugas (satgas) anti politik uang.
"Saya kira momentum La Nyalla ini harus digunakan Kapolri untuk membuktikan komitmennya memberantas politik uang termasuk di dalamnya mahar politik," kata Titi dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (13/1).
Titi menilai permintaan uang dari partai politik kepada seseorang agar mendapatkan dukungan sebagai kepala daerah tidak bisa dianggap hal wajar dan biasa.
-
Bagaimana Prabowo meminta panitia untuk membantu? 'Jangan dipaksa, kalau terlalu panas, keluar. Dibantu. Panitia, izin minta disiram air, bisa?' ungkap Prabowo.
-
Kenapa Prabowo tidak mau pilih Menteri Keuangan dari partai? 'Saya rasa Pak Prabowo juga akan mempertimbangkan itu. Artinya dia tidak akan ambil orang sembarangan. Tidak akan ambil orang partai, saya pikir itu. Lebih merupakan harapan,' kata Faisal.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
-
Kenapa Prabowo minta bantuan Demokrat? AHY mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
-
Siapa yang dituntut? Seorang pria Inggris dihukum hampir 20 tahun penjara karena menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah foto asli anak-anak menjadi gambar pelecehan seksual yang menjijikkan.
"Jadi permintaan kepada calon, untuk meminta sekian uang dengan alasan pembiayaan saksi, menggerakkan mesin partai, pengadaan alat dan bahan kampanye, operasional tim kampanye, dan lain-lain tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan wajar-wajar saja," tegasnya.
Sebab, jika calon kepala daerah diminta uang agar mendapatkan dukungan, maka mereka akan berupaya mengembalikan modal politik yang dikeluarkan ketika terpilih.
"Karena kenapa, praktik korupsi politik justru bermuara dari hal yang seperti ini, sebab ketika terpilih dan berkuasa makan dia akan melakukan upaya untuk membalikkan modal besar yang sudah ia keluarkan di pilkada," ujarnya.
Lebih lanjut, Titi menyebut, berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasan akan dilakukan kepala daerah terpilih demi mengembalikan uang yang dikeluarkan dalam pemenangannya di Pilkada. Semisal manipulasi perizinan, jual beli jabatan birokrasi hingga memalak proyek infrastruktur.
"Ketika dia berkuasa gaji sebagai kepala daerah berapa sebagai wakil kepala daerah berapa, maka perselingkuhan dengan oknum pun dimulai," tegas Titi.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ikhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaUang perahu ini akan banyak ditemukan menjelang pemilu.
Baca SelengkapnyaPenyerahan uang itu dilakukan atas izin Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023 Kasdi Subagyono
Baca SelengkapnyaCaleg DPRD SUmsel MM melapor ke polisi. Dia mengaku sebagai korban penipuan dan penggelapan terkait transaksi suara pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPraktik curang itu tetap bisa terjadi meskipun pemilih menggunakan hak suaranya.
Baca SelengkapnyaMantan Bupati Bangkalan Dituntut 12 Tahun Penjara terkait kasus suap
Baca SelengkapnyaPosisi SYL sebagai menteri maka wajar jika memberikan sumbangan lebih besar
Baca SelengkapnyaPengakuan itu disampaikan Supriyani saat diperiksa Propam Polda Sultra.
Baca SelengkapnyaPolda Jambi akan bertindak tegas kepada personel yang melakukan pelanggaran yang dapat merusak citra Polri
Baca SelengkapnyaKPU Jayapura bakal memanggil terlebih dahulu PPD di Distrik Waibhu untuk diklarifikasi.
Baca SelengkapnyaSaksi diminta menyelesaikan pembelian permata tersebut.
Baca Selengkapnya"Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang," kata Megawati.
Baca Selengkapnya