Polri Kantongi Identitas Pemilik Akun Opposite6890

Merdeka.com - Polri mengklaim telah mengetahui identitas pengelola akun Opposite6890. Akun tersebut diduga melakukan propaganda dengan menuding Polri mengerahkan ratusan buzzer untuk mendukung salah satunya kandidat di Pilpres 2019.

"Saat ini tim Siber Bareskrim sudah mengidentifikasi dan sudah memprofil identitas pelaku di balik Opposite6890, kita sudah dapat datanya," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta, Senin (11/3).

Meski begitu, Dedi belum bisa memastikan kapan pelaku akan ditangkap. Dia menuturkan, penegakan hukum harus dilakukan melalui proses pembuktian yang matang.

Sementara konten di media sosial, menurut Dedi, sangat mudah direkayasa. Seribu atau sejuta jejak digital sekalipun, kata dia, nilainya hanya satu sebagai alat bukti petunjuk. Sehingga polisi membutuhkan alat bukti lain.

"Alat bukti harus terverifikasi, baik dengan analisa pembuktian secara ilmiah juga harus sangat kuat. Kita tidak akan terburu-buru," tuturnya.

Dedo menambahkan, Opposite6890 disebut sengaja melakukan propaganda di media sosial untuk mendelegitimasi Polri. Menurutnya, upaya tersebut telah dilakukan sejak November 2018, salah satunya isu tentang e-KTP tercecer.

"Kemudian di Desember-Januari dimunculkan lagi tentang 7 kontainer surat suara (tercoblos), DPT, apa yang diserang? KPU," tuturnya.

Sepanjang Januari hingga Maret 2019, kata Dedi, isu yang dimainkan adalah terkait penanganan pelanggaran pemilu di beberapa daerah oleh Badan Pengawas Pemilu. Polri sebagai lembaga yang terlibat langsung dalam pengamanan Pemilu juga diisukan tidak netral.

"Pola-pola itu kita sudah mapping, ya dalam rangka apa akhirnya? Delegitimasi Pemilu. Jangan sampai ini terjadi karena ini akan merusak demokrasi yang ada di Indonesia," ujarnya.

Jenderal bintang satu itu menegaskan, apa yang disampaikan Opposite6890 tidak benar. Dia memastikan, Polri bersikap netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Polri akan terus memberantas hoaks yang dapat mengganggu proses demokrasi di Indonesia.

"Dalam setiap kesempatan Pak Kapolri selalu menekankan bahwa anggota Polri netral di dalam kontestasi Pemilu ini. Kita akan terus fokus untuk memberantas kasus-kasus hoaks atau juga propaganda-propaganda yang dimunculkan di medsos, kita akan habisi itu," tutupnya.

Sebelumnya, akun Twitter @opposite6890 membeberkan dugaan keterlibatan Polri dalam mengerahkan pasukan buzzer di Pilpres 2019. Menurutnya, polisi membentuk tim buzzer 100 orang per Polres di seluruh Indonesia yang terorganisasi hingga Mabes Polri.

Mereka saling mengikuti atau follow baik di Instagram, Twitter, maupun Facebook yang berinduk pada akun utama @alumnisambhar. Opposite6890 juga membeberkan profil followers @alumnisambhar rata-rata berseragam polisi.

Reporter: Nafiysul QodarSumber: Liputan6.com