PPATK Klaim Sudah Bekukan Transaksi Kelompok JAD Tapi Hidup Lagi
Merdeka.com - Sejumlah terduga teroris yang ditangkap tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri berafiliasi pada kelompok teror Jamaah Ansharut Daulah (JAD).
Dalam catatan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin, pihaknya terus berupaya memastikan aliran dana untuk kelompok teroris khususnya dari JAD.
"Ya yang dimatikan kan sudah banyak," ucap Kiagus usai bertandang ke kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (19/11).
-
Mengapa mafia TPPO terus beraksi? 'Tapi boleh dong saya memberi message kepada Pak Kapolri jangan hanya para kaki tangan atau ikan-ikan teri, ini ada bandar-bandarnya,' kata Benny dalam acara sosialisasi pencegahan TPPO di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Selasa (4/6).
-
Bagaimana penangkapan para pelaku TPPO? Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan dari masyarakat sekitar mengenai adanya aktivitas mencurigakan oleh ketiga pelaku.
-
Siapa yang terlibat dalam sindikat TPPO? Berdasarkan hasil penelusuran BP2MI para mafia besar diduga berkomplot dengan orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh negara, seperti aparat penegak hukum atau APH.
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
Dia akuinya, tak mudah melacak aliran dana kelompok teroris termasuk JAD. Andai pun ada yang ditemukan dan sudah dimatikan, nyata kembali aktif.
"Kan tidak mungkin, dia mencantumkan nama JAD dengan jelas. Kadang-kadang ada yang sudah dimatikan, kemudian hidup lagi," ungkap Kiagus.
Kondisi itu, katanya, tidak membuat PPATK menyerah. Transaksi keuangan yang melibatkan kelompok-kelompok teroris akan terus dipantau dan dilacak keberadaannya. Apalagi, temuan-temuan transaksi mencurigakan itu memang ada setiap hari.
"Kita tidak boleh kalah dengan semangat teroris itu. Ayo kita sama-sama tidak boleh para semangat," katanya.
Sebab menurut dia, modus pencucian uang sekarang ini terus berkembang, dan pihaknya terus mempelajari dan melakukan upaya.
"Teroris itu bahkan sekarang dia juga tidak menerimanya di dalam negeri. Terima di luar negeri nanti baru dia bagikan dari sana atau dibawanya. Banyak lah teknisnya," kata Kiagus.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Optimalisasi kewenangan PPATK ini tidak terbatas pada kejahatan-kejahatan konvensional, tetapi termasuk juga kejahatan yang memanfaatkan IT.
Baca SelengkapnyaBareskrim Polri bertugas menangani seluruh tindak pidana asal dari pencucian uang.
Baca SelengkapnyaKepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi terkait pemblokiran rekening pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang.
Baca SelengkapnyaPPATK menemukan dugaan transaksi mencurigakan selama Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaTerkait pemblokiran 5.000 rekening yang dilakukan PPATK, sejauh ini tidak ada yang mengajukan keberatan atau protes.
Baca SelengkapnyaNusron mengingatkan jika PPATK hanya memiliki hak untuk mentracing, bukan melakukan penindakan.
Baca SelengkapnyaGanjar mengatakan, jika benar ada pelanggaran harus segera ditindak.
Baca SelengkapnyaGhufron menyebut akan mendalaminya usai menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Baca SelengkapnyaPPATK menemukan dugaan transaksi mencurigakan di masa Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaDitemukan tingginya transaksi penukaran uang pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu ketika masa tenang.
Baca SelengkapnyaIvan mengatakan, ada beberapa orang yang saat ini sedang menjalani proses hukum.
Baca SelengkapnyaMerespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.
Baca Selengkapnya