Prabowo: Jika dipilih menjadi Presiden, saya akan membela kepentingan rakyat

Merdeka.com - Ketua Umum Prabowo Subianto mendapatkan dukungan untuk menjadi calon presiden di Pemilu 2019 dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Dalam pidatonya, Pabowo berjanji akan mensejahterakan rakyat jika terpilih menjadi presiden.

"Bahwa apabila saya dipilih menjadi presiden RI, saya akan menjalankan kebijakan-kebijakan yang membela kesejahteraan dan kepentingan rakyat Indonesia," kata Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (1/5).

Dalam acara deklarasi dukungan kepada Prabowo, KSPI memintanya menandatangani kontrak politik berisi 10 tuntutan buruh. Prabowo menilai 10 tuntutan tersebut sesuai dengan apa yang dia perjuangkan.

"Saya telah pelajari dan saya melihat 10 tuntutan tersebut justru bagian dari bagian perjuangan sebagai pimpinan salah satu gerakan yang membela golongan yang lemah dan golongan yang tertindas," klaimnya.

Mantan Danjen Kopassus ini merasa terhormat dengan dukungan dan kontrak politik yang diminta oleh para buruh.

"Karena itu saya pelajari dan adakan tawaran untuk diperbaiki akhirnya kita mendapat kesepakatan. Dan hari ini saya mendapat suatu kehormatan untuk menandatangani ini di hadapan kalian semua," tandas Prabowo.

Berikut ini isi 10 poin kontrak politik yang dibacakan oleh Prabowo:

1. Meningkatkan daya beli buruh dan masyarakat serta meningkatkan upah minimum dengan cara cabut PP 78 tahun 2016 dan tambah jenis barang dan jasa kebutuhan hidup layak yang menjadi dasar upah minimum dari 60 Kebutuhan Hidup Layak menjadi 84 Kebutuhan Hidup Layak.

2. Revisi jaminan pensiun nomor 45 tahun 2015 berupa besaran iuran dan manfaat bulanan yang diterima oleh pekerja buruh minimal 60 persen dari upah.

3. Menjalankan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan sistem asuransi yang adil bagi pekerja buruh, honorer dan masyarakat yang kurang mampu.

4. Stop perbudakan modern berkedok out sourcing, honorer dan perpanjangan.

5. Menciptakan lapangan pekerjaan dan mencabut Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA yang merugikan buruh Indonesia.

6. Mengangkat guru honorer dan tenaga honorer K2 menjadi ASN dan memberlakukan upah minimum untuk kategori guru swasta, PAUD, Madrasah dan Yayasan.

7. Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dan mengalokasikan APBN untuk anak pekerja buruh hingga perguruan tinggi secara gratis bagi yang berprestasi.

8. Menyediakan transportasi publik murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu dan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua sebagai transportasi umum. Dan menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek online yang menjadi mitranya serta hak atas perjanjian kerja bersama.

9. Menyiapkan perumahan murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu dengan uang muka nol persen.

10. Meningkatkan pendapatan pajak dan tax ratio melalui reformasi perpajakan yang berpihak kepada pekerja buruh dan rakyat tidak mampu. Serta menjadikan koperasi, BUMN dan BUMD sebagai sumber penguatan ekonomi nasional serta memastikan bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai kembali oleh negara. Dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. (mdk/ded)