Prasetio sebut Anies langgar Permendagri jika bunga & DP rumah RP 0 ditanggung APBD

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan skema pembiayaan untuk rumah DP Nol persen akan menggunakan skema pemerintah pusat dengan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dalam skema itu nantinya DP satu persennya akan ditanggung melalui APBD DKI Jakarta.

Sedangkan dalam skema FLPP akan dikenakan bunga 5 persen dalam setahun selama tenor atau waktu mencicil bisa sampai 20 tahun. Terkait bunga lima persen tersebut, Anies berencana juga akan ditanggung pemerintah.

"Jadi begini bunganya dan lain-lain dengan Bank DKI kemudian dengan kita, nanti kita tanggung semuanya. Jadi masyarakat tidak ikut menanggung bebannya nanti kita hitung semuanya di dalam skema pembiayaannya nanti akan muncul bulanannya," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (19/1)

Hal ini menuai kritikan pedas dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, dia menengaskan jika Anies benar-benar menerapkan tersebut itu artinya Pemprov menyalahi aturan. Karena jika cicilan itu bisa mencapai 20 tahun dan sangat tidak logis seorang kepala daerah menjabat sampai kurun waktu 20 tahun.

"Gubernur mungkin perlu buka aturan lagi. Kepala daerah dilarang menganggarkan program melampaui masa jabatannya," tegas Pras saat dihubungi.

Dia mengatakan ini didasari Permendagri No. 21/2011 sebagai perubahan kedua Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Tepat Pasal 54A ayat (6) yang berbunyi Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.

"Permendagri itu memang menyebut penganggaran kegiatan tidak boleh melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah. Kepala daerah gak bisa bikin program yang pembiayaannya sampai 20 tahun," ujar Pras.