Puluhan Pencari Suaka Kembali 'Mondok' di Trotoar Kebon Sirih

Merdeka.com - Puluhan para pencari suaka asal Afganistan, Somalia, Irak dan beberapa negara lain kembali menempati trotoar di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Sabtu (14/9) malam.

Dilansir dari Antara, puluhan tenda tampak menempati trotoar di depan Bank Gamon Kebon Sirih menyusul larangan untuk berada di depan gedung Ravindo, sebagai lokasi kantor Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi (UNHCR).

Seorang penjaga keamanan gedung Ravindo, Sunaryo, mengatakan para pengungsi itu mulai menempati trotoar di Jalan Kebon Sirih pada Jumat (13/9) sore dan Jumat malam.

"Sekitar 30 orang datang pada Jumat sore. Malam harinya, sekitar 50 orang datang lagi. Sebagian dari mereka meninggalkan trotoar karena dikabarkan telah menerima bantuan," kata Sunaryo.

Penjaga keamanan sebuah restoran di Jalan Kebon Sirih, Fuadi, mengatakan para pengungsi itu hanya berada di halaman dan trotoar di depan Bank Gamon dengan membuka tenda-tenda.

"Mereka menempati trotoar sejak Jumat malam," kata Fuadi.

Sebelumnya pada awal September, Perwakilan UNHCR di Indonesia Thomas Vargas mempersilakan para pencari suaka untuk menyampaikan aspirasi mereka di kantor UNHCR di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

"Pengungsi punya hak untuk mengutarakan masalah mereka dan memberi tahu kami apa yang mereka alami. Kami dengarkan dan bantu mereka," kata Vargas ketika berkunjung di lokasi penampungan para pencari suaka di Kalideres, Jakarta Barat, Kamis (5/9).

UNHCR, lanjut Vargas, mengaku telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kepolisian Metro Jakarta Pusat terkait kehadiran para pencari suaka yang berada di sekitar kantor UNHCR di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Sementara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta mengharapkan instruksi yang jelas dari pemerintah pusat terkait keberadaan para pencari suaka yang berada di gedung eks Komando Distrik Militer (Kodim) di kawasan Daan Mogot Baru, Kalideres, Jakarta Barat.

"Kami minta dari Pemerintah Pusat memberikan arahan yang jelas untuk Pemerintah Daerah. Itu kan pengungsi tidak kami anggarkan dalam anggaran kami," kata Kepala Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta Taufan Bakri.