Ramai-ramai dukung nobar film G30S/PKI

Merdeka.com - Ada peristiwa ak pernah dilupakan bangsa ini yang terjadi di Bulan September. Apalagi kalau bukan peristiwa G30S/PKI atau Gestapu (Gerakan Septermber Tiga Puluh) dan ada juga yang menyebut Gestok (Gerakan Satu Oktober).

Di tanggal 30 September 1965 tragedi berdarah pecah di bangsa ini. Tujuh perwira tinggi militer diculik oleh anggota PKI (Partai Komunis Indonesia) untuk kemudian dibunuh dan jenazahnya dimasukkan ke dalam lubang yang dikenal lubang buaya.

Target PKI tak hanya para perwira tinggi militer, namun terhadap siapapun yang menghalangi jalan mereka untuk menculik para jenderal tersebut.

Di era Presiden Kedua RI Soeharto, masyarakat pasti akan disuguhkan film G30S/PKI yang diputar tepat di tanggal 30 September. Namun, dengan berbagai alasan, penayangan film tersebut resmi disetop di tahun 1998.

Kini, perdebatan penayangan film tersebut kembali bergulir. Banyak yang menolak, namun tak sedikit yang mendukung.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyarankan film G30S/PKI dikemas dengan konsep yang lebih kekinian untuk generasi milenial.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo lebih ekstrem lagi. Ia malah mengintruksikan anak buahnya untuk nonton bareng film G30S/PKI.

"(Ya) Perintah saya, mau apa memangnya," jawab Gatot Nurmantyo saat dikonfirmasi wartawan terkait instruksi gerakan nonton bareng film G30S/PKI di seluruh jajaran hingga tingkat Kodim-Koramil-Babinsa, usai ziarah Makam Proklamator Soekarno di Blitar, beberapa waktu lalu.

"Biarin saja (ada polemik). Yang bisa melarang saya hanya pemerintah. (Kalau ada) Polemik dan ada penentangan dari berbagai pihak itu, 'emangnya gue pikirin'. Politik dalam negeri apa dikatakan silakan," ucapnya menggebu-gebu.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengimbau agar polemik pemutaran film G30S/PKI tak perlu diperdebatkan. Sebab, pemerintah sudah tegas melarang ideologi komunis dan Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk hidup di Indonesia. Ketentuan itu tercantum dalam Ketetapan MPRS Nomor 25 tahun 1966.

"Jadi, tidak perlu ada sinisme terhadap rencana pemutaran film tersebut. Kalau memang ada fakta lain yang memiliki dasar kesejarahan yang tepat, maka justru bisa disempurnakan," kata Romi saat dihubungi, Selasa (19/9).

Senada dengan Gatot dan Rommy, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengaku setuju digelarnya nonton bareng film G30S PKI. Ia menilai generasi kini harus diberikan pengetahuan sejarah perjuangan bangsa termasuk kekejaman yang dilakukan PKI.

"Pribadi saya setuju untuk diceritakan ke publik karena banyak juga anak anak kita tidak paham, bagaimana kekejaman PKI, bagaimana waktu itu Alquran diinjak injak, dibakar dan seterusnya. Ini kenyataan sejarah," ungkap Taufik.

Selain mereka, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein menanggapi positif nonton bareng film G30S/PKI.

"Bagus dong bagus. Berarti untuk menentukan bahwa PKI itu salah. PKI itu kudeta. PKI itu bunuh-bunuh," kata dia ditemui di Bareskrim Polri Gedung KKP, Jakarta Pusat.

Ia pun mengapresiasi Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang memerintahkan pemutaran film itu.

"Bagus, bagus. Selama ini kita enggak boleh putar. Apa hubungannya? Kenapa orang-orang PKI dan orang-orang yang pro PKI ini kita enggak boleh putar? Boleh saja dong orang kita TNI yang jadi korban. Masa kita enggak boleh putar sejarah? Bung Karno saja bilang Jas Merah, jangan lupakan sejarah," sambung dia. (mdk/rhm)