Rapat dengan KPK, anggota Komisi III DPR tanya perkembangan kasus RJ Lino

Merdeka.com - Komisi III DPR RI mempertanyakan progres penanganan kasus korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) Pelindo II dengan tersangka mantan Direktur Utama Pelindo II Richard Joost (RJ) Lino. RJ Lino ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2015. Kritik ini disampaikan Anggota Komisi III, Arsul Sani dalam rapat kerja dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6).

Arsul mengatakan jangan sampai selama ini yang berkembang di masyarakat bahwa tugas utama KPK hanya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di mana jumlah kerugian negara dari OTT dinilai tidak signifikan.

"Jangan sampai berkembang terus-terusan di masyarakat ini bahwa capaian KPK core-nya adalah OTT-OTT yang jumlahnya dianggap tidak signifikan dari sisi kerugian negara. Walaupun saya tidak sepakat dengan itu karena harus dihitung (dampak) efek jeranya (terhadap OTT)," jelasnya.

Ia melanjutkan, harus ada paparan dari KPK secara jelas sehingga kasus-kasus besar yang sampai ini tak ada progres penanganan tidak terus menerus menjadi pertanyaan masyarakat.

"Penanganan kasus RJ Lino sudah tahun ke berapa orangnya diperiksa saja konon belum," kritiknya.

Padahal, lanjut Arsul, anggaran KPK untuk satu perkara korupsi mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan sampai eksekusi cukup besar. Anggaran KPK untuk satu perkara tiga kali lebih lipat dengan kejaksaan dan kepolisian.

"Kalau dihitung rata-rata hitungan saya, KPK dapat tiga kali lipat karena jumlahnya lebih besar dan kasusnya yang lebih wah-wah," ujarnya.

Ia juga mengkritik tanggapan pimpinan KPK yang kerap kali menyampaikan setiap kasus jangan dilihat dari jumlah kerugian negara karena setiap kasus yang ditangani menjadi pintu masuk bagi KPK untuk memburu kasus yang lebih besar. Namun, tambahnya, sampai putusan inkrach dalam beberapa kasus tak kelihatan kasus besar yang dimaksud.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menyampaikan jika dilihat dari jumlah kasus yang ditangani KPK, persentase OTT hanya 10 persen dari rata-rata 100 kasus per tahun. OTT dianggap jadi tugas utama KPK karena gemanya cukup besar.

"Dari postur kasus 100 kasus per tahun, OTT paling banyak 10 persen. Tapi gemanya besar walaupun sebenarnya tidak banyak. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak," jelasnya.