Ratas di Kemenko Polhukam, Pemerintah Tolak Klaim China Soal Wilayah Natuna

Merdeka.com - Pemerintah Indonesia kembali menegaskan menolak klaim China terhadap wilayah Natuna. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam.

"Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1).

Dia menuturkan, dalam rapat tersebut, pemerintah memastikan bahwa kapal-kapal China telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah ZEE (zona ekonomi eksklusif) Indonesia.

Menurut Retno, ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982. "Tiongkok merupakan salah satu party (bagian) dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982," tukasnya.

Dia juga menuturkan, dalam rapat tadi juga disepakati adanya peningkatan patroli di wilayah Natuna. "Dari rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut dan juga kegiatan-kegiatan perikanan yang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di Perairan Natuna," pungkasnya.

Bakamla dan TNI Tambah Pasukan Cegah China di Natuna

Sementara Kepala Bakamla Laksamana Madya Achmad Taufieqoerrochman, mengatakan, pihaknya akan menambah pasukan menyusul masuknya kapal-kapal China ke Natuna atau masuk ke perairan Indonesia.

Menurut dia, selain Bakamla, pihak TNI pun juga akan mengerahkan kekuatan untuk daerah tersebut.

"Pasti ada (penambahan pasukan). TNI pun pasti mengerahkan kekuatan juga. Tapi dalam kondisi damai saya bilang memang Bakamla di depan," kata Achmad.

Dia menuturkan, dari hasil pemantauan pasukannya, sampai pukul 12.00 WIB hari ini tidak ada lagi kapal milik China yang berada di perairan Natuna. "Dari pantauan survei kita sekarang, enggak ada. Jam 12 tadi enggak ada," tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menuturkan, dalam rapat tadi juga disepakati adanya peningkatan patroli di wilayah Natuna.

"Dari rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut dan juga kegiatan-kegiatan perikanan yang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di Perairan Natuna," pungkasnya.

Sedangkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, memilih tak berbicara dan langsung meninggalkan kantor Kemenko Polhukam. Hal senada juga diperlihatkan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, yang juga tak banyak bicara. Hanya mengikuti apa yang disampaikan Menlu.

Rapat terbatas dihadiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Polhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna H. Laoly, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kemudian ada Kabaharkam Polri, Komjen Pol Agus Andrianto.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com