Rektor Unmul Klaim KLHK Restui Pelepasan Lahan di Bukit Soeharto untuk Bangun Kampus

Merdeka.com - Universitas Mulawarman (Unmul), sebagai universitas terbesar di Kalimantan Timur berencana membangun kampus utama dekat kawasan ibu kota negara baru. Kementerian LHK memberi restu pelepasan lahan 2.500 hektare di kawasan hutan konservasi Bukit Seoharto untuk area kampus.

"Kami sudah bertemu ibu Siti Nurbaya Bakar, Menteri LHK, yang sekarang kembali menjadi Menteri LHK. Saya minta 1.000 hektare di Bukit Soeharto, kira-kira berjarak sekitar 20 kilometer dari ibu kota negara baru," kata Rektor Universitas Mulawarman Samarinda Prof Masjaya, Kamis (24/10).

Masjaya menerangkan, lahan seluas 1.000 hektare itu untuk pendirian kampus utama Universitas Mulawarman. "Ternyata tidak hanya dikasih 1.000 hektare, tapi dikasih 2.500 hektare," klaim Masjaya.

"Buat dibangun kampus utama Unmul, mendukung kawasan IKN baru. Supaya kita inginkan Unmul jadi Universitas Indonesia di ibu kota baru. Itu maksudnya, kampus harus bagus dan representatif. Termasuk infrastrukturnya," tambah Masjaya.

Menurut Masjaya, tim perancang kampus utama sudah dibentuk. Saat ini Unmul tengah berjuang mendapatkan pendanaan untuk merealisasikan pembangunan itu. "Sedang dirancang," sebut Masjaya.

Lantas, bagaimana dengan status Hutan Bukit Soeharto sebagai hutan konservasi? "Itu didiskusikan bersama, karena izin manfaatnya untuk kepentingan bersama. Bukan komersil, orang perorang, atau lembaga dan perusahaan. Sehingga, akan diminta perubahan fungsinya, dari hutan konservasi menjadi penggunaan lain," ungkap Masjaya.

Menurut Masjaya, dalam peraturan perundangan, diisyaratkan bagi pemegang kelola hutan pendidikan, bisa memanfaatkan 10 persen dari yang dikuasai saat ini. "Unmul kelola hutan pendidikan 22 ribu hektare. Kalau 10 persen kan betul aja itu Bu Menteri. Padahal saya minta 1.000 dikasih 2.000 lebih supaya pas 10 persen," jelas Masjaya.

Lalu, apakah tidak menjadi masalah baru, lantaran dengan berdirinya bangunan kampus di Bukit Soeharto, bakal banyak lalu lalang manusia? "Tidak. Kegiatan manusia itu justru membantu pemerintah. Sebab akan terjaga dari oknum yang merambah hutan selama ini yang dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu," tegas Masjaya.

Masjaya belum tahu persis estimasi biaya yang diperlukan. "Yang pasti memerlukan banyak dana. Kalau semua status lahan sudah clear, Insya Allah kita carikan dana. Mulai dari PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak). Selain itu, kami juga pernah ajukan dana konsorsium Perguruan Tinggi Kalimantan, ke ADB (Asian Development Bank). Kalau dapat, kira-kira Rp300 miliar per perguruan tinggi dari konsorsium ini. Kalah itu dapat, kita mulai alihkan ke sana (realisasi kampus utama). Tapi, persoalan lahan mesti clear dulu," demikian Masjaya.