Restoran Rindu Alam Puncak yang Akan Dirindukan

merdeka.com Sekitar 4 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Restoran Rindu Alam di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor, kini hanya tinggal kenangan. Pasalnya, restoran yang berada di Puncak Pas itu, tak akan lagi beroperasi setelah kontraknya berakhir pada 18 Februari lalu.

Restoran Rindu Alam, dibangun pada 1979 oleh Pangdam Siliwangi kala itu, Letnan Jenderal TNI Ibrahim Adji dan kini ditutup sudah oleh Pemerintah Provinsi Jawa barat.

Karena berdiri di atas lahan milik Provinsi Jawa Barat, restoran ini memiliki kontrak untuk penggunaan aset hingga 18 Februari, meski eksekusi penutupan baru dilakukan 20 Februari 2020.

Orang lain juga bertanya?

Namun, restoran legendaris ini masih mungkin untuk beroperasi kembali jika permohonan perpanjangan kontrak, disetujui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Karena sudah selesai sesuai perjanjian, kita tutup dulu. Kalau nanti permohonan (perpanjangan) disetujui, bisa beroperasi lagi," kata Kepala Seksi Aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Yayat Sutarya, Selasa (25/2).

Menurutnya, ada permintaan dari Bupati Bogor, untuk mengembalikan lahan eks Restoran Rindu Alam, sebagai kawasan hijau (konservasi). Namun, keputusan akhir ada di tangan Gubernur Ridwan Kamil.

"Ada dua peminta di atas lahan ini. Ada permintaan dari bupati sebagai pemilik wilayah untuk dikembalikan fungsinya sebagai kawasan hijau," kata Yayat.

Dia, mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Barat, meminta maaf kepada masyarakat, khususnya yang terlibat atau menggantungkan hidup di Restoran Rindu Alam.

"Kami mohon maaf bahwa kawasan ini, sementara ditutup dulu hingga ada putusan dari pimpinan (gubernur)," katanya.

Dia juga tidak bisa memastikan apakah bangunan restoran akan dibongkar atau tidak. "Karena kewenangan ada di pimpinan. Bisa jadi objek wisata, mungkin diubah dulu konsepnya. Kita tunggu keputusan pimpinan," katanya.

Sementara Adam Adji, putra dari Ibrahim Adji mengaku tidak mempermasalahkan penutupan ini. Namun, dia menyayangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memproses permohonan sewa kembali.

"Kami minta maaf atas ketidaknyamanan, karena ini lahan milik Pemprov Jabar. Maka kami kembalikan lagi. Ada 80 pegawai di rumah makan ini dan kemungkinan harus menganggur," kata dia. (mdk/rhm)