Sama-sama pelat merah, Pemkot Surabaya dan PT Iglas ribut soal aset
Merdeka.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan terus berjuang mempertahankan asetnya, yang mempunyai nilai arti bagi Surabaya. Salah satunya adalah tanah yang dulunya digunakan untuk memproduksi pabrik gelas, yakni bangunan PT Iglas (Persero) di Jalan Raya Ngagel Nomor 153, Surabaya.
Upaya mempertahankan aset tersebut, Pemkot Surabaya juga berupaya dengan mengirim utusannya ke Kejaksaan Agung. Supaya menyampaikan, bahwa aset Kota Surabaya yang merupakan milik pemerintah sudah berpindah kepemilikan orang lain.
Hal tersebut ditindaklanjuti Kejagung, dan mereka mengutus Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara (Jamdatun) untuk mempelajari perkaranya seperti apa dan bagaimana. Aset Pemerintah kok sudah banyak berpindah tangan.
-
Kenapa Surabaya dipecah jadi dua? Pemecahan dua wilayah Surabaya menjadi Kadipaten Kasepuhan dan Kanoman juga merupakan siasat kolonial Belanda untuk memecah kekuatan Soerabaia.
-
Siapa yang mengajukan sengketa Pileg? Diketahui, pada hari Senin pekan depan, MK sudah mengagendakan sidang sebanyak 79 perkara dan 53 perkara untuk hari Selasa.
-
Siapa yang terlibat dalam perseteruan ini? Keputusan ini muncul sebagai bagian dari perseteruan panjangnya dengan mantan suaminya, Atalarik Syach.
-
Siapa yang terlibat keributan? 'Minggu (7/7), terjadi perselisihan antara saudara MK dan DN di salah satu acara hajatan di wilayah hukum Polsek Majalaya,' demikian dikutip dari keterangan video.
-
Bagaimana proses sidang sengketa Pileg PSI? Posisinya digantikan sementara Hakim Guntur Hamzah.'Kenapa ini didahulukan, karena menyangkut pihak terkait PSI maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel tiga untuk perkara ini tidak bisa menghadiri, oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof Guntur Hamzah,' kata Hakim Arief Hidayat di Gedung MK, Senin (29/4).
-
Siapa yang bertempur di Surabaya? Para pemuda rela bertempur menghadapi tentara Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia.
"Bangunan yang di PT Iglas ini merupakan sebuah perusahaan BUMN yang berpelat merah. Sedangkan Pemerintah Surabaya sendiri juga berpelat merah. Jadi, artinya kejaksaan tidak bisa mewakili kalau terjadi ligitasi," terang Direktur Pemulihan dan Pengembalian Hak (PPH) Jamdatun Kejagung RI, Isranyogie Hasibuan, Kamis (30/3).
Menurut dia, dengan posisi dan kondisi seperti itu, maka yang bisa dilakukan adalah dibicarakan dengan baik-baik. Karena, pihak PT Iglas maupun Pemkot Surabaya juga sama-sama minta liaison officer (penghubung) ke Kejagung.
"Semuanya tergantung dari Bu Wali Kota (Tri Rismaharini) dan PT Iglas, duduk satu meja, dan dibahas baik-baik," pungkas dia. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masalah ini selesai usa mediasi dua belah pihak. Antara kedua ormas sepakat tidak melakukan aktivitas apapun di lahan tersebut sampai adanya putusan pengadilan.
Baca SelengkapnyaPuluhan orang yang tiba-tiba melakukan perusakan dan membakar posko ormas lainnya.
Baca SelengkapnyaPihak ahli waris tetap akan menutup sekolah hingga Pemkot Makassar mengganti rugi lahan tersebut
Baca SelengkapnyaBentrokan kembali terjadi antara warga Rempang, Kepulauan Riau, dengan PT Makmur Elok Graha (MEG).
Baca SelengkapnyaPemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca SelengkapnyaDua kelompok dalam satu organisasi kemasyarakatan terlibat keributan karena beda dukungan di Pilkada Palembang.
Baca SelengkapnyaPlisi menemukan bahwa ada perseteruan tanah ulayat antara Kaum Saogo dan Kaum Sakerebeu.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengajak artis dan influencer berkunjung ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Baca SelengkapnyaMassa menolak Pemilu curang sampai menerobos barikade polisi.
Baca SelengkapnyaSaat massa 02 hendak masuk ke area Patung Kuda yang berada Jalan Medan Merdeka Barat, terjadi pelemparan dari arah pendukung 01
Baca SelengkapnyaDalam forum GTRA tersebut dibahas beberapa permasalahan pertanahan yang dialami rakyat.
Baca SelengkapnyaKedua belah pihak sudah melakukan pertemuan di Kota Bitung.
Baca Selengkapnya