Satgas Nusantara diminta berani tindak polisi tak netral di Pilkada

Merdeka.com - Indonesia Police Watch (IPW) menyebut laporan terkait ketidaknetralan anggota Polri bermunculan jelang hari pencoblosan Pilkada 2018. Padahal sudah ada pejabat Polri yang dicopot karena diduga membantu pemenangan pasangan calon kepala daerah.

"Tapi aksi ketidaknetralan polisi di berbagai daerah masih saja terjadi. Kapolri Jenderal Tito Karnavian sepertinya perlu kembali menegaskan sikap Polri yang independen di Pilkada 2018," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan pers, Jakarta, Minggu (24/6).

IPW mencontohkan, warga Tapanuli Utara, Sumatera Utara melakukan aksi demo ke Kantor DPRD dan Polres setempat pada (22/6). Massa menuntut Kapolres segera mengundurkan diri karena dinilai tidak mampu menjaga netralitas saat Pilkada di daerahnya.

Bahkan, kata Neta, oknum anggota DPR yang ikut-ikutan mempengaruhi ketidaknetralan tersebut. Akibatnya, warga Tapanuli Utara khawatir terjadi konflik di daerahnya.

"Padahal warga berharap Pilkada 2018 bisa berjalan lancar dan aman tanpa keberpihakan oknum-oknum kepolisian pada paslon tertentu," katanya.

Tidak hanya di Sumut, IPW juga menerima laporan adanya dugaan ketidaknetralan Polri di Kepulauan Riau (Kepri). Wakapolda Kepri Brigjen Yan Fitri dikabarkan bertemu Ketua DPW PDIP Kepri dan tim sukses paslon tertentu di Kedai Kopi BT 10 Tanjung Pinang.

Berbagai spekulasi pun bermunculan terkait pertemuan pejabat Polri dan politisi jelang pemungutan suara Pilkada 2018 ini. "Untuk itu Wakapolda perlu menjelaskan pertemuan itu secara transparan agar pilkada di daerah ini berjalan aman tanpa konflik," ucap Neta.

Neta menyebut, isu ketidaknetralan polisi pada Pilkada 2018 telah membuat panas situasi politik di sejumlah daerah.

Neta mengulas, isu ketidaknetralan polisi sempat menjadi sorotan pada Pilpres 2009. Sejumlah kaos partai politik penguasa sempat ditemukan di beberapa kantor Polsek dan Polres.

IPW berharap kasus tersebut tidak terulang lagi. Apalagi Polri sudah membentuk Satgas Nusantara yang bertugas khusus menjaga Pilkada 2018 agar berjalan aman, damai, dan lancar.

"Namun masih saja banyak oknum polisi yang bermain dan tidak netral sehingga menimbulkan ancaman konflik di Pilkada 2018," ujarnya.

Karena itu, IPW meminta Kapolri Jenderal Tito kembali menekankan netralitas Polri kepada jajarannya dan menindak tegas oknum yang melanggar. Neta juga mendesak agar Satgas Nusantara melakukan aksi nyatanya di daerah-daerah.

"IPW berharap kasus ini tidak terulang lagi, apalagi Mabes Polri sudah membentuk Satgas Nusantara untuk menjaga pilkada 2018 yang aman, damai, dan lancar," tandasnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal menyatakan, Polri bersikap netral pada pelaksanaan Pilkada 2018. Polri bakal memroses anggotanya yang terbukti tidak netral sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kapolri tidak segan untuk menindak anggota yang tidak netral," ucap Iqbal melalui keterangan tertulis.

Reporter: Nafies Rambu Rabbani

Sumber: Liputan6.com