Sebut Tak Ada Lockdown, Ridwan Kamil Berlakukan Karantina Wilayah Parsial
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan saat ini tidak akan ada kebijakan lockdown (karantina kewilayahan). Namun, daerah diizinkan memberlakukan karantina wilayah parsial (KWP).
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menjelaskan kebijakan lockdown hanya bisa dilakukan atas seizin presiden. Sampai saat ini, belum ada keputusannya yang membolehkan kebijakan tersebut dilakukan.
Berbeda dengan sistem KWP, di mana penutupan dilakukan mulai dari tingkat RT hingga kecamatan dengan kondisi tertentu. Salah satunya adalah mendapat persetujuan dari warga karena ada lonjakan kasus. Sebagai contoh, dia memberlakukan kebijakan itu di Sukabumi.
-
Apa yang dijanjikan Ridwan Kamil untuk warga di masing-masing RW? Salah satu programnya nanti RW-RW akan kita kasih anggaran minimal Rp100 sampai Rp200 juta, kata RK di Jakarta Timur, yang dikutip (8/9).
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Apa yang dilakukan Kades di Cirebon untuk satukan warga? Kades bernama Abdul Nasir ini menginginkan masyarakat agar tetap bersatu setelah masa pemilihan kepala desa. Setelah pemilihan selesai digelar, ia lantas merangkul masyarakat setempat untuk bersilaturahmi dengan cara memancing bersama.
-
Bagaimana Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Bagaimana Kota Medan mengajak warga ikut normalisasi? 'Nah, bapak dan ibu camat, kalau bisa ajak masyarakatnya berpartisipasi dalam kegiatan itu. Jadi, ini tujuannya untuk mengedukasi dan agar tidak ada kesan yang membenarkan bahwa masyarakat boleh membuang sampah ke sungai, nanti dibersihkan oleh pemerintah. Bukan, bukan itu. Kita bangkitkan sama-sama kesadaran masyarakat, ' pesannya.
-
Dimana program reformasi kelurahan diterapkan? Pada 19 Oktober 2023 lalu, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengumpulkan lurah atau kepala desa se-DIY untuk mengikuti peluncuran program reformasi kelurahan yang secara resmi dimulai tahun ini.
"Jadi jangan ada istilah lockdown. Karantina wilayah ini tidak ada izin untuk melakukannya di level kabupaten Kota atau provinsi tanpa seizin presiden," kata dia di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (30/3).
"Yang dibolehkan karantina wilayah parsial. Jadi menutup sebuah RT, RW, desa, kelurahan maksimal kecamatan boleh, jika daerah itu situasi ada penyebaran yang cukup masif. Saya ulangi lagi tidak ada karantina wilayah, yang ada adalah karantina wilayah parsial," jelasnya.
Ia menekankan, dalam suatu wilayah yang melakukan karantina parsial, tidak boleh ada pergerakan keluar masuk warga. Kecuali untuk keperluan distribusi logistik pangan dan kegiatan kesehatan.
"Tidak boleh ke mana-mana kecuali urusannya beli pangan atau emergency kesehatan," katanya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Warga merasa resah menunggu kepastian rencana penggusuran yang berembus bakal melanda lahan yang mereka tempati.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengatakan, program seperti ini bukan hal baru.
Baca SelengkapnyaBerhubungan baik dengan Presiden bagi Ridwan Kamil seperti pintu akses untuk mendapatkan keuntungan finansial.
Baca SelengkapnyaMenurut Ridwan, urusan di Jakarta terlalu luas untuk diputuskan hanya melalui Balai Kota atau di tingkat gubernur.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil berjanji akan menyelesaikan konflik hunian warga Kampung Bayam jika menjadi gubernur terpilih.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil menyentil Dharma Pongrekun karena salah data soal Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil (RK) melakukan kampanye ke kawasan Pancoran, Jakarta Selatan.
Baca SelengkapnyaKegiatan ini dilakukan dengan belusukan ke rumah-rumah warga.
Baca SelengkapnyaDia memastikan akan cepat belajar untuk bisa menemukan solusi yang adil bagi warga eks Kampung Bayam.
Baca SelengkapnyaKontrak politik anti radikalisme dan kekerasan itu ditandatangani oleh Ridwan Kamil, Maruarar Sirait dan Rudy Halim.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, putusan MK membuat kontestasi Pilkada 2024 menjadi ramai. Semakin banyak pasangan calon yang ikut Pilkada, maka masyarakat akan diuntungkan.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengatakan mendapati masalah lingkungan yang terjadi di Jakarta disebabkan oleh akumulasi dari ketidakadilan tata ruang.
Baca Selengkapnya