Seskab klaim di era Jokowi-JK KPK 'sikat' semua parpol
Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pramono menampik tudingan bahwa pemerintah kerap mengintervensi bahkan melemahkan KPK.
"KPK adalah lembaga yang independen dan pemerintah sama sekali tidak mencampuri urusan KPK. Dan saya melihat KPK tidak melemah," kata Pramono di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (19/10).
Mantan Sekjen PDIP ini menjelaskan, publik bisa menilai sendiri apakah selama dua tahun kepemimpinan Jokowi-JK, KPK melemah atau tidak. Jika menurut kacamata Pramono, kini KPK mampu merebut kepercayaan publik tertinggi.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Bagaimana persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.
-
Apa keyakinan Prabowo soal PKB? 'Kita kumpul berbeda bisa kerja sama saudara-saudara sekalian walaupun dalam pemilihan yang lalu PKB mendukung yang lain, tapi saya mengatakan dari awal saya yakin pada saatnya PKB akan kembali mendukung saya. Saya yakin saya yakin bahwa PKB akan bersama saya membangun bangsa,'kata Prabowo.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Bagaimana Polri tingkatkan kepercayaan publik? Sebelumya Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, bahwa kepercayaan publik terhadap Polri meningkat karena transformasi Polri melalui program Presisi (prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan) yang digagas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
-
Mengapa persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi menurun? Adapun jika melihat trennya, persepsi positif menurun, sebaliknya persepsi negatif meningkat.
"Sekarang ini KPK menjadi sebuah institusi yang kepercayaan publik tertinggi dan itu terbukti hampir semua partai tersentuh KPK. Tidak ada yang tidak tersentuh KPK," ujarnya.
Tak hanya berhubungan baik dengan semua partai, Pramono menilai manuver KPK dalam memberantas korupsi sangat bagus. Misalnya mengusut tuntas kasus korupsi serta menangkap tangan kader partai tanpa pandang bulu.
"Operasi tangkap tangan terjadi dan itu juga hampir merata di semua partai. Sehingga ini menunjukkan juga KPK enggak melemah," kata Pramono. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejagung menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya menurut Survei Indikator Politik Indonesia.
Baca SelengkapnyaKinerja Kejagung membongkar kasus-kasus besar disebut membuat penilaian positif masyarakat.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator menyebut tingkat kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mulai kembali pulih yakni sebesar 63,4 perse
Baca Selengkapnya"Trust terhadap KPK saat ini angkanya cukup mengkhawatirkan," kata Arya.
Baca SelengkapnyaSepanjang tahun 2023, Kejaksaan berhasil menjaga tren positif terkait kepercayaan publik.
Baca SelengkapnyaJokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Baca SelengkapnyaSempat anjlok karena kasus Ferdy Sambo, kini tingkat kepercayaan publik kembali melonjak.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik dengan persentase 69%. Disusul Polri 67%, pengadilan 66%, MK 64%, dan KPK 61%.
Baca SelengkapnyaJokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik atau public trust.
Baca SelengkapnyaDalam sejumlah survei, Kejagung memiliki tingkat kepuasan publik paling tinggi dibanding lembaga penegak hukum lainnya
Baca Selengkapnya