Sikap JK Minta Serang Balik KKB Dinilai Pertajam Konflik di Papua

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) minta personel TNI dan Polri serang balik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang membunuh Briptu Hedar saat bertugas. Namun, sikap keras JK tersebut dinilai tidak menyelesaikan masalah.

Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hasegem menilai balik menyerang bukan solusi. Dia merasa, hal itu justru akan mempertajam konflik di Papua.

"Kalau melakukan penyerangan itu bukan penyelesaian masalah. Itu justru masalah akan tambah rumit, tambah susah, dan dunia akan membaca persoalan ini adalah persoalan yang sangat urgent," kata Theo di Kantor Amnesty Internasional Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/8).

Menurut Theo, melakukan serangan balik justru akan menimbulkan lebih banyak korban baik dari masyarakat sipil maupun TNI/Polri.

"Kita pun jadi menyulitkan anggota juga, yang mengakibatkan anggota meninggal dunia ditembak. Kalau anggota meninggal, keluarga, istri, anak mereka siapa yang mau perhatikan? Apakah negara akan selalu memikirkan kebutuhan keluarga mereka?" ujar Theo.

Lebih lanjut, Theo berharap, ada jalan lain untuk akhiri masalah ini. Bahkan, ia mencontohkan proses mediasi antara Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka.

"Jadi saya pikir harus ada pihak lain, pihak ketiga yang bisa memfasilitasi untuk selesaikan persoalan seperti di Aceh," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK meminta kepada TNI dan Polri agar tegas dan membalas terkait tewasnya Briptu Hedar di wilayah Kampung Usir, Puncak, Papua. Dia menilai sikap TNI dan Polri untuk membalas para KKB bukanlah pelanggaran HAM.

Hal itu diutarakan JK saat memberika pembekalan dalam rangka kegiatan bersama (PKB) Kejuangan kepada Perwira Siswa Sesko TNI, Sespimti Polri, Sesko Angkatan Sespimmen Polri tahun 2019 di Auditorium Jos Soedarso Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2019).

"Itu bukan pelanggaran HAM, karena yang melanggar HAM siapa yang duluan. Sering orang, apalagi luar negeri menganggap semua pelanggaran HAM. Bagaimana HAM kalau yang meninggal TNI dan polisi lebih dahulu," ujar JK. (mdk/rnd)