Sisa Jabatan Kurang 6 Hari, Bupati Faida Nekat Lantik Direktur PDAM Jember

Merdeka.com - Masa jabatan Faida sebagai bupati Jember, tinggal menghitung hari. Per 17 Februari 2021 mendatang, Mendagri melalui gubernur akan melantik bupati-wabup Jember yang baru, Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman. Jika dipotong hari libur Imlek dan akhir pekan, masa jabatan bupati perempuan pertama di Jember ini tersisa enam hari lagi.

Namun di sisa waktu yang singkat itu, Faida justru melantik Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Pandalungan, Ady Setiawan untuk periode yang kedua. Pelantikan Ady dibarengkan dengan pelantikan Plt Dirut Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember, Arif Wicaksono.

Kedua petinggi BUMD itu dilantik di salah satu kantor sumber mata air milik Perumdam yang ada di pelosok desa pada Jumat (05/02).

Dalam sambutannya, Faida memberikan sejumlah pesan kepada Ady dalam memimpin Perumdam (sebelumnya bernama PDAM Jember) selama lima tahun ke depan. "Saya meminta pak Ady untuk bisa membawa perusahaan ini menjadi level nasional. Jangan ragu membuat perubahan," tutur Faida dalam pidatonya.

Faida memberikan target kepada Ady Setiawan untuk bisa meningkatkan laba Perumdam, dari saat ini Rp 1 Miliar, menjadi Rp 2,5 Miliar di tahun berikutnya. Selain itu, Faida juga meminta agar Perumdam memberikan prioritas pembukaan saluran air bersih di daerah-daerah yang memiliki angka stanting tinggi.

"Saat ini juga sedang banyak bencana, jangan main-main dengan CSR. Saya juga minta agar ada penyehatan neraca keuangan. Meski PDAM masih memonopoli, tetapi layanan tidak boleh lengah," tutur alumnus Fakultas Kedokteran Unair Surabaya ini.

Pelantikan ini cukup mencolok. Sebab, sebelumnya, Gubernur Jatim juga sudah meminta Faida untuk tidak melakukan mutasi atau kebijakan strategis lain, sampai ada pelantikan bupati yang baru. Hal itu menurut Gubernur Khofifah, sudah diatur secara tegas dalam Surat Edaran Mendagri dan UU Pilkada.

Merasa Berhak Melantik

Saat dimintai komentarnya usai pelantikan, Faida buru-buru meninggalkan awak media. Gestur tubuh Faida menolak memberikan wawancara kepada wartawan merdeka.com dan langsung masuk ke dalam mobil usai seremoni.

Konfirmasi diberikan secara tertulis melalui juru bicara Pemkab Jember, Gatot Triyono. Dalam pernyataan tertulis itu, Faida merasa masih berhak melantik kembali Ady Setiawan sebagai Dirut Perumdam.

"Berdasarkan hasil evaluasi atas laporan yang disampaikan direksi Perumdam, kinerja perusahaan ini terus meningkat setiap tahun. Sehingga berdasarkan PP no 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Pak Ady bisa diangkat lagi untuk periode kedua," tulis Faida sembari menyertakan catatan prestasi Ady Setiawan di Perumdam.

Hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Pengawas Perumdam, Edy Budi Susilo. Menurut Edy, open bidding atau lelang jabatan seharusnya dilakukan pada Januari lalu untuk memilih Dirut Perumdam yang baru. Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan, Dewan Pengawas Perumdam sebagai perwakilan Pemkab, mengusulkan agar Ady Setiawan langsung ditunjuk kembali sebagai Dirut Perumdam untuk masa jabatan yang kedua.

"Evaluasi dari Dewas, kinerja Perumdam di bawah Pak Ady, sangat baik. Ada puluhan penghargaan yang sudah diperoleh. Masa jabatan Dirut Perumdam habis pada 1 Februari 2021 lalu, tetapi karena open bidding tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka atas dasar pertimbangan prestasi, kami mengusulkan agar beliau langsung ditunjuk kembali sebagai Dirut Perumdam," ujar Edy Budi yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispemasdes) Pemkab Jember.

Edy juga menjelaskan, larangan mutasi yang ditentukan oleh UU dan ditegaskan oleh Mendagri Tito Karnavian itu, hanya berlaku untuk pejabat di Pemkab. Adapun untuk direksi BUMD, tidak termasuk.

DPRD Jember: Tidak Etis, Bermuatan Politis

Pendapat berbeda dilontarkan oleh DPRD Jember saat dikonfirmasi terpisah. Ketua Komisi C (bidang pembangunan) DPRD Jember, David Handoko Seto menilai, tidak ada prestasi menonjol yang ditorehkan Perumdam semasa dipimpin oleh Ady Setiawan.

Justru selama ini, Pemkab harus memberikan suntikan modal yang besar kepada Perumdam. "Prestasi yang mana, la wong setiap tahun, penyertaan modal yang diberikan Pemkab Jember kepada Perumdam justru tinggi kok," tutur David saat dikonfirmasi pada Sabtu (6/2).

David menilai, pelantikan Dirut Perumdam itu cacat hukum. Karena itu, David akan segera melaporkan masalah ini untuk dibahas di Rapat Pimpinan (Rapim) DPRD Jember pada Senin (08/02) mendatang.

"Tadi sudah saya laporkan melalui ke pimpinan. Senin, kita bahas di rapat, untuk segera kita laporkan ke Mendagri dan Gubernur atas atap yang terjadi di Jember saat ini," tutur politikus Partai Nasdem ini.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim. "Pengisian jabatan itu seharusnya menjadi kewenangan bupati-wabup Jember yang akan dilantik beberapa hari lagi. Secara etika, apa yang dilakukan bupati Faida, sangat tidak patut. Terkesan, dia ingin memperpanjang masa jabatannya," ujar Halim saat dikonfirmasi terpisah.

Halim menilai, langkah Faida yang melantik kembali Ady lebih bernuansa politis ketimbang pertimbangan prestasi. "Kita semua tahu, Dirut PDAM ini sebelumnya banyak berjasa membantu bupati Faida selama masa kampanye," ujar Halim yang juga politikus Partai Gerindra ini.

Pada masa kampanye pemilu 2019 lalu, PDAM Jember di bawah kepemimpinan Ady Setiawan sempat membuat kontroversi dengan membagi-bagikan kalender PDAM bergambar suami bupati Faida, yakni drg Abdul Rochim. Pembagian kalender itu ditengarai bermuatan politis, karena Rochim saat itu sedang maju sebagai Caleg DPR RI dapil Jember-Lumajang.

Kala itu, Ady Setiawan beralasan, pemasangan foto suami bupati di kalender yang dibagikan kepada ribuan pelanggan itu sebagai bentuk reward. Sebab, Rochim selama ini sering membeli air minum kemasan yang dijual oleh PDAM Jember. Tidak disebutkan, berapa banyak boks air minum yang sudah dibeli oleh Rochim sehingga PDAM Jember memberikannya reward.

Kontroversi Ady Setiawan masih berlanjut di Pilkada 2020. Saat itu, Ady ditengarai memberangkatkan puluhan ketua RT RW di Jember untuk berlibur ke Bali. Sembari berlibur, mereka diajak yel-yel mengucapkan salam satu jari, yang mengacu pada nomor urut paslon petahana, Faida-Vian.

Langkah Ady itu sempat dipersoalkan oleh DPRD Jember. Namun Ady beralasan, plesiran yang menghabiskan dana Rp 100 juta bukan sebagai kampanye. Tetapi sebagai reward untuk para Ketua RT dan RW karena telah membantu PDAM Jember mencari pelanggan baru.