Sistem Aplikasi Data Diharapkan Percepat Bangun Daerah Tertinggal
Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PDT) resmi meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Tertinggal (SIMPDT). Melalui terobosan ini pembangunan daerah tertinggal diharapkan bisa lebih cepat.
Aplikasi SIMPDT akan semakin memudahkan kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk mengentaskan daerah tertinggal menjadi mandiri. Dirjen PDT Samsul Widodo mengatakan, melalui SIMPDT kekurangan dan kendala dalam pembangunan daerah tertinggal bisa lebih mudah diketahui.
"Dengan begitu akan ketemu profil dari masing-masing daerah tertinggal dan ini akan lebih mudah sehingga nanti kita tahu apa yang mesti kita prioritaskan, strategi kita apa sesuai dengan kebutuhan yang tergambar dalam data itu," kata Samsul saat launching dan sosialiasi aplikasi SIMPDT di Jakarta, Kamis (21/11).
-
Apa solusi yang ditawarkan Dinas Pendidikan Palembang? Ansori mengaku akan mempertimbangkan usulan pembagian siswa dari sekolah dengan pendaftar berlebih. Tujuannya untuk mengisi banyaknya bangku kosong di sekolah itu.
-
Bagaimana Kanwil BPN Jatim meningkatkan sinergi dengan Pemda? Keterbukaan Informasi ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan program-program yang sedang dijalankan. Bukan hanya itu, dukungan dari seluruh pihak terkait juga memegang peranan penting, sehingga di tiap penyelenggaraan sosialisasi, Kementerian ATR/BPN selalu menekankan penguatan sinergi lintas sektor.
-
Bagaimana Kementan dorong program SID? 'Direktorat Jenderal Perkebunan diberi tugas oleh Mentan untuk menyelesaikan setidaknya 81.088 ha lahan yang harus kita optimasi. Kita akan dorong program SID dengan penambahan SDM, 10 eskavator, dan membuka akses jalan ke Pulpis dan Kapuas. Untuk Target OPLA 2024 Pulang Pisau seluas 21,453 Ha. Survei investigasi (SI) seluas 7000 ha selesai, lanjut kita desain,' jelas Andi Nur, Sabtu (16/3).
-
Apa yang menjadi fokus utama dari program TEKAD Kemendes PDTT? Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid menegaskan, peningkatan kapasitas warga desa dalam mengembangkan usaha ekonominya menjadi fokus utama dalam program TEKAD.
-
Bagaimana Kemendes PDTT mendorong adopsi teknologi baru dalam program TEKAD? Model Demplot, kata Taufik, dirancang untuk mendorong adopsi teknologi baru yang telah terbukti berhasil, dan kemudian menyebarluaskannya kepada masyarakat lebih luas.
-
Apa manfaat Data Desa Presisi untuk Kalimantan Timur? Dengan memiliki data yang presisi, dapat merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran serta meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya yang tersedia.
Dalam kesempatan itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendes PDTT Ivanovic Agusta mengatakan separuh lebih kerja Kementerian Desa ke depan ada di daerah tertinggal sehingga kebutuhan data daerah tertinggal tak terelakkan.
"Semakin kita tahu data-data terutama hasil pembangunan dari daerah tertinggal menjadi sangat penting. Dalam lima tahun terakhir ini, ternyata yang lompatannya paling banyak yaitu di daerah tertinggal, seperti di Papua dan Maluku," ujarnya.
Menurut Ivan, Kemendes menyediakan data yang cukup banyak bahkan yang terbaru. Pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen data akan terus dikembangkan seiring meningkatnya pengguna.
"Saat ini ada sekitar 1.700 web yang masuk. Pengguna data terbesar adalah transmigrasi karena disitu ada peta. Ke depannya akan dikembangkan untuk mengitervesi desa-desa yang masih perlu dikembangkan," tuturnya.
Sekretaris Ditjen PDT Razali menyatakan bahwa sitem ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan di unit kerja Ditjen PDT, sehingga data yang ada pada lima direktorat dan 1 sekretariat di Ditjen PDT dapat diarsipkan dan dikelola dengan baik.
Setelah aplikasi ini diluncurkan, kata Razali, masing-masing direktorat agar memperbarui datanya sehingga data itu akan dinamis sesuai dengan kondisi terkini, data dan informasi yang disajikan memiliki makna.
"Untuk pemutakhiran data ini dibutuhkan kolaborasi dengan unit kerja yang ada di Ditjen PDT sehingga melalui Subbag Datin akan mengkordinir para sahabat datin yang akan ditetapkan pada masing-masing direktorat," ujar Razali.
Kepala Subbagian Data dan Informasi Setditjen PDT Gokma Simamoramenyampaikan SIMPDT merupakan aplikasi bank data elektronik berbasis online yang dapat mengelola data dan informasi kegiatan-kegiatan Ditjen PDT dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.
"Dengan adanya aplikasi ini maka data kegiatan pembangunan daerah tertinggal akan dikelola dengan baik dan memiliki jejak digital yang tercatat. Sehingga akan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan terpercaya," kata Gokma.
Fitur yang ada pada aplikasi ini akan dapat menampilkan dengan rinci kegiatan kegiatan apa saja yang telah dilakukan pada suatu daerah hingga level desa serta dapat menyediakan data dan informasi proses pelaksanaan kegiatan apakah belum lelang, masih proses lelang, sudah selesai lelang, sedang pelaksanaan pekerjaan, sudah selesai dikerjakan, belum dihibahkan dan apakah sudah dihibahkan.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Data yang valid, akurat dan terkini amat dibutuhkan sebagai pondasi perencanaan pembangunan.
Baca SelengkapnyaMasih ada tantangan dalam pemenuhan data pemerintah yang berintegritas tinggi.
Baca SelengkapnyaSetiap usulan RTLH dari kelurahan ataupun desa wajib dilakukan melalui aplikasi ini.
Baca SelengkapnyaData merupakan komponen utama dalam program penanggulangan kemiskinan.
Baca SelengkapnyaPerlu ada integrasi yang serius dalam pengelolaan sampah di daerah
Baca SelengkapnyaKSP tidak hanya sebuah kebijakan, tetapi sebuah perjalanan dinamis yang terus berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di lapangan.
Baca SelengkapnyaSPBE menjadi faktor penting untuk mendukung operasional keseharian pemerintahan.
Baca SelengkapnyaUpaya optimalisasi pemanfaatan teknologi digital tersebut juga akan mendorong peningkatan nilai ekonomi digital Indonesia.
Baca SelengkapnyaAdapun untuk mendorong transformasi digital di daerah, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus membuat sistem pembayaran yang semakin efisien.
Baca SelengkapnyaKemendagri terus berkomitmen mendorong daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca SelengkapnyaPemerintah tengah membangun Pusat Data Nasional (PDN) demi integrasi data di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSIINas merupakan aplikasi yang dapat mempermudah dan mempercepat proses penyampaian data.
Baca Selengkapnya