Sosok Menteri Investasi Harus Cakap Tata Birokrasi Tanpa Rusak Sosial & Lingkungan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo berencana untuk membentuk Kementerian Investasi. Kementerian ini merupakan perubahan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sebelumnya DPR sudah menyatakan setuju untuk menaikkan status BKPM itu menjadi Kementerian Investasi.

Pengamat Politik Usep S. Ahyar mengungkapkan, sosok yang bisa menduduki kursi Menteri Investasi adalah seseorang yang bisa menangani sulitnya birokrasi di Indonesia. Karena kata dia, birokrasi di Indonesia sangat berbelit-belit. Selain itu, menurutnya jaringan atau network calon menteri tersebut sangatlah penting.

"Tentunya yang mempunyai jaringan dan punya pengalaman memasukan investasi ke dalam negeri. Menteri baru harus bisa menata birokrasi lebih mudah dan modern, tapi tidak serampangan dan merusak sosial dan lingkungan kita," kata Usep kepada merdeka.com, Selasa (13/4).

Sehingga menurutnya, calon menteri harus bisa menata pemerintahan. Selain itu, investasi yang didatangkan juga harus menguntungkan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga bukan hanya menguntungkan sebagian pihak saja, apalagi jika hanya menguntungkan kalangan menengah atas. Direktur Riset Populi Center itu berharap, hadirnya Kementerian Investasi itu bisa membantu rakyat kecil dan pengangguran dalam mendapatkan lapangan pekerjaan.

"Bukan hanya bisa menarik tapi juga bisa menggali potensi investasi dalam negeri lainnya. Tentunya investasi tersebut harus bisa menguntungkan seluruh rakyat Indonesia," katanya.

"Jadi orientasinya bukan hanya ke kelompoknya, tapi ke kepentingan rakyat secara umum, apalagi 'bagi-bagi' jangan lah itu," sambungnya.

Dia mengusulkan agar Presiden Jokowi bisa menggaet calon menteri dari pengusaha-pengusaha muda ataupun investor muda. Karena kata dia, selain integritas, kreativitas juga diperlukan. Namun jika Presiden Jokowi ingin mengangkat dari kalangan profesional yang sudah punya pengalaman di pemerintahan, menurutnya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bisa memenuhi kriteria tersebut.

"Tokoh-tokoh muda yang punya pengalaman di investasi dan di pemerintahan misalnya Nadiem itu sebenarnya cocok ya, tapi dia kan sudah jadi Mendikbud, masih banyak PR yang harus diselesaikan," ujarnya.

"Kalau dilihat dari pengalaman, mungkin saja Pak Bahlil karena memimpin BKPM sekarang, tapi kan presiden punya pertimbangan," kata dia.

Dia pun mempercayakan Presiden Jokowi dalam memilih sosok yang tepat untuk menjabat sebagai Menteri Investasi itu.

Senada dengan Usep, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia juga setuju jika calon Menteri Investasi harus bisa mengubah tatanan birokrasi di Indonesia. Menurutnya itulah yang masih menjadi tantangan di setiap kementerian.

"Di indonesia, birokrasi kita sangat ribet, sulit dan korup. Yang mudah malah dipersulit. Ini yang membuat para menteri kita keteteran dalam memimpin birokrasi," ujarnya.