Status Eks Napi Ahok Dipermasalahkan, Mahfud Tegaskan Bos BUMN bukan Jabatan Publik

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD turut berkomentar tentang isu diangkatnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi pimpinan BUMN. Sejumlah pihak mempermasalahkan status mantan napi yang disandang Ahok.

Mahfud menyebut status mantan narapidana yang disandang Ahok tak perlu diributkan. Mahfud menerangkan bahwa pimpinan BUMN bukanlah jabatan publik.

"BUMN itu bukan badan hukum publik. Dia badan hukum perdata. Badan hukum perdata itu tunduk pada Undang-undang PT, perseroan terbatas. Bukan undang-undang ASN," ujar Mahfud di Sleman, Jumat (15/11).

Mantan Napi Tidak Boleh Menjadi Pejabat Publik

Mantan Ketua MK ini menjelaskan bahwa seorang yang pernah berstatus narapidana memang tak boleh menjadi pejabat publik. Namun jika menjadi pejabat tidak publik, Mahfud menilai tidak ada masalah.

"Memang tidak boleh. Tetapi, kalau menjadi pejabat tidak publik, seperti badan usaha itu, itu perusahaan, terserah AD ART-nya. Maka tanya, di badan perusahaan BUMN mana (Ahok akan menjadi pimpinan), lalu lihat AD ART-nya boleh enggak," tegas Mahfud.

Mahfud menambahkan bahwa BUMN milik negara merupakan badan hukum perdata. Sehingga di BUMN tak berlaku undang-undang jabatan publik.

"Kalau PT, BUMN itu bukan jabatan publik. Namanya juga Badan Usaha Milik Negara, itu badan hukum perdata, yang dibentuk oleh pemerintah. Di situ pemerintah punya saham, di situ hukum perdata berlaku. Enggak berlaku undang-undang jabatan publik di situ," pungkas Mahfud.