Super Damai, Demo Buruh Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan Tuai Pujian

Merdeka.com - Demo buruh menolak revisi UU Ketenagakerjaan dan kenaikan iuran BPJS, yang berjalan damai di depan Gedung DPR hari ini, menuai banyak pujian. Demo yang diakhiri dengan joget bareng massa dan Wakapolda Metro Jaya dinilai bisa menjadi pembanding dengan demo anarkis yang marak belakangan ini.

"Demonstrasi kalau sudah ada komunikasi yang baik antara demonstran dan pemangku kebijakan, pasti jauh dari anarkis. Karena kedua belah pihak sama-sama ingin titik temu dari kepentingan masing-masing, bukannya ekspresi kekerasan yang akhirnya merugikan semua pihak," kata Pengamat Komunikasi dari Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi, di Jakarta, Rabu (2/10).

Ari membandingkan demo super damai buruh dengan sejumlah demo mahasiswa dan pelajar menolak sejumlah RUU kontroversial yang berakhir anarkis belakangan ini. Menurutnya, demo mahasiswa dan pelajar seharusnya tidak anarkis, dan bahkan bisa lebih damai dari demo buruh.

"Karena tuntutan buruh tolak kenaikan iuran BPJS, tolak revisi UU Ketenagakerjaan dan PP 78/2015 ini urusannya langsung ke 'perut', ke penghasilan mereka. Tapi kalau komunikasi dilakukan dengan kepala dingin, urusan 'perut' itu tidak akan melahirkan amuk massa," ujar Ari.

Ari melanjutkan, demo mahasiswa dan pelajar juga seharusnya tidak anarkis, dan bahkan bisa lebih dari demo buruh, karena tuntutan sudah dipenuhi. Sementara tuntutan buruh, meski sudah dikomunikasikan dengan pemerintah, belum ada titik temu yang final.

"Inilah anehnya. Tuntutan penolakan 4 dari 5 RUU kontroversial dari mahasiswa sudah dipenuhi Presiden dengan penundaan pengesahan. Presiden juga sudah menyatakan mempertimbangkan penerbitan Perppu KPK, tapi kok masih saja anarkis?" kata Ari.

Melihat keanehan tersebut, kata Ari, maka tidak heran banyak muncul dugaan di masyarakat bahwa aksi-aksi anarkis tersebut ada yang menunggangi. "Wajar jika orang kebanyakan akan berpikir seperti itu (ditunggangi). Apalagi kerusakan dan gangguan keamanan yang ditimbulkan sudah membuat jengkel banyak orang," kata Ari.

Doktor Ilmu Komunikasi ini menilai, komunikasi publik yang dijalankan pemerintah sebenarnya sudah cukup baik. Presiden Jokowi juga selalu sigap merespons setiap isu masyarakat dengan baik.

"Termasuk juga para pembantunya, misalnya Seskab juga sudah menjadi komunikator publik yang baik. Tapi namanya ada 'faktor X' di balik demo-demo anarkis, ya yang harus mengendalikan selebihnya adalah kepolisian, karena sudah menyangkut keamanan," ujarnya.