Tak Wajibkan Konsep Kampus Merdeka, Kemendikbud Serahkan ke Pihak Universitas
Merdeka.com - Pelaksana Tugas Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nizam mengaku pihaknya tidak bisa memaksakan kebijakan Kampus Merdeka utamanya menyangkut kewajiban belajar di luar prodi selama dua semester.
Meskipun banyak yang menilai ide tersebut sebagai sebuah terobosan,Nizam menyebutkan pihaknya tidak bisa mengukuhkan kebijakan tersebut sebagai kewajiban bagi para mahasiswa.
"Spiritnya itu otonomi kepada kampus (mahasiswa) untuk memilih yang terbaik. Dan kita menginspirasi saja apa yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara itu bisa di-address oleh kampus dengan caranya masing-masing," kata Nizam di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (31/1).
-
Apa itu Kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka adalah konsep kurikulum pendidikan yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada sekolah dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat siswa.
-
Apa arti Kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka adalah aturan atau rencana pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Dalam kurikulum ini, pendidik diberikan keleluasaan untuk memberikan konten pembelajaran yang beragam agar lebih optimal dalam penyampaiannya.
-
Mengapa Kurikulum Merdeka diterapkan? Untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan perubahan sistemik dengan kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka menjadi bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama terjadi di Indonesia.
-
Kurikulum Merdeka apa? Kurikulum Merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Dengan kurikulum ini, pelajar dapat memilih pelajaran sesuai dengan minatnya di berbagai bidang.
-
Kenapa Kurikulum Merdeka diterapkan? Seperti disebutkan, Kurikulum Merdeka diterapkan untuk mengganti kurikulum sebelumnya. Meski belum mencakup seluruh Indonesia, namun mayoritas daerah terutama di kota besar sudah mulai menerapkan kurikulum baru ini.
-
Bagaimana Kurikulum Merdeka diterapkan? Pembelajaran dilakukan dengan cara berbeda yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendalami konsep materi pelajaran sesuai waktu yang diburuhkan. Di mana guru dapat memilih perangkat ajar yang beragam sesuai dengan karakteristik siswa.
Pasalnya menurut dia, semangat dari Kampus Merdeka adalah memberikan kebebasan bagi para mahasiswa untuk mengembangkan keilmuan yang mereka miliki. Ia secara pribadi mendukung langkah kampus memberikan pilihan kuliah kerja nyata (KKN) bagi mahasiswanya. Namun demikian, pihaknya tidak bisa meminta kampus untuk mewajibkan seluruh mahasiswanya supaya mengganti dua semester yang mereka punya guna melakukan aktivitas pengembangan desa.
"KKN ini sangat berguna bagi masyarakat dan juga perguruan tinggi, namun kalau wajib (diwajibkan) ini justru counter dari spirit Kampus Merdeka itu sendiri," ungkap dia.
Nizam tidak mau jika KKN diwajibkan bagi seluruh kampus nantinya dilakukan hanya formalitas saja. Seperti halnya Penjaminan Mutu.
"Ketika penjaminan mutu itu diwajibkan ya itu menjadi suatu keterpaksaan. Dan akhirnya administrasi saja proses yang terjadi. Jadi kita ingin itu memang dijiwai dari dalam," papar dia.
Kampus Merdeka adalah terobosan terbaru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dengan membebaskan selama dua sementara mahasiswa untuk belajar di luar jurusannya.
Baik itu di prodi lain, aktivis sosial, pemberdayaan, wirausaha, bahkan juga KKN seperti yang selama bini dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM).
Tujuannya, agar mahasiswa bisa mendalami kemampuan dan passion-nya bukan hanya dalam dunia akademis. Namun juga di luar itu, yakni meminjam istilah Nadiem sebagai lautan bebas bukan kolam dengan air yang tenang.
Reporter: Yopi Makdori
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perkara ini dimohonkan oleh dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sandy Yudha Pratama Hulu dan Stefanie Gloria.
Baca SelengkapnyaMendikbudristek mengungkapkan, Perguruan tinggi mempunyai kewenangan untuk menentukan bentuk tugas akhir.
Baca SelengkapnyaSebagian mahasiswa menyambut baik kebijakan itu. Tetapi ada pula yang menilai pembuatan skripsi sangat baik untuk bekal ilmu mahasiswa ke depannya.
Baca SelengkapnyaMahasiswa S1 dan Sarjana Terapan bisa lulus tanpa harus mengerjakan skripsi.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin merespon soal pembatalan kenaikan UKT
Baca SelengkapnyaNadiem menyampaikan Kemendikbudristek akan mengevaluasi biaya UKT untuk tahun depan.
Baca SelengkapnyaNasDem menegaskan, alumni LPDP harus berkontribusi bagi bangsa dan negara.
Baca SelengkapnyaMuhadjir menilai tidak ada urgensi untuk mengubah Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 menyusul penolakan kenaikan UKT.
Baca SelengkapnyaNadiem memastikan kenaikan UKT tidak akan berpengaruh kepada mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan.
Baca SelengkapnyaNadiem malah melempar agar awak media bertanya ke Dirjen Diktiristek, Abdul Haris.
Baca SelengkapnyaMenteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan untuk transformasi di bidang pendidikan.
Baca SelengkapnyaPeraturan baru skripsi benar dihapuskan telah diresmikan sejak 16 Agustus 2023 dan telah dicatat dalam perundangan pada 18 Agustus 2023.
Baca Selengkapnya