Tangkap pemain pungli, KPK diminta koordinasi dengan Menko Polhukam

Merdeka.com - Aksi penyelundupan barang impor masih kerap terjadi. Kali ini Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik penyelundupan barang-barang impor di Pelabuhan Tanjung Priok. KPK juga menemukan adanya pungutan liar (pungli) yang dibekingi aparat penegak hukum seperti TNI, polisi dan Bea Cukai.

Anggota Komisi III Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan apabila temuan itu terbukti, KPK harus lapor ke penanggung jawab tim sapu bersih (saber) pungli, Menko Polhukam Wiranto Atau ke Polri.

"Kalau itu benar tinggal KPK menyampaikan kepada ketua tim dong Pak Wiranto, ya sudah tinggal itu saja. Atau KPK bisa bicara langsung ke Polri ya sudah begitu saja loh," kata Arsul saat dihubungi merdeka.com, Rabu (19/10).

Arsul menyarankan agar pelabuhan menjadi salah satu lokasi yang menjadi targer tim saber pungli. Hal ini mengingat banyaknya praktik pungli yang melibatkan aparat penegak hukum dengan birokrasi.

"Justru di tempat seperti pelabuhan itulah yang harus jadi fokus dari tim. Di setiap di mana terjadi kolaborasi antara penegak hukum dan aparat birokrasi yang melakukan pungli itu lah yang harus menjadi fokus," terangnya.

Langkah untuk memerangi pungli memang terbilang wacana baru era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh karena itu dia menilai aparat yang biasa menarik pungli beranggapan angin lalu. Dengan demikian, Arsul menyebut kondisi ini menjadi tantangan bagi tim saber.

"Kan ini merupakan baru digelontorkan, orang kan yang sudah biasa melakukan pungli dan bisa jadi sebagian aparat yang menangkap pun berangapan sebagai angin lalu saja dan justru situlah tantangannya," ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwatta mengatakan selain menemukan penyelundupan barang impor, pihaknya juga masih menemukan adanya pungli yang tidak sedikit dilakukan perusahaan importir besar dengan dibekingi oleh aparat penegak hukum seperti TNI dan polisi, termasuk pihak Bea Cukai itu sendiri.

"Memang banyak hal yang kita temui salah satunya pungli masih ada, dan ada juga oknum dari Bea Cukai ataupun aparat penegak hukum yang melindungi importir nakal. Makanya kami panggil pihak-pihak terkait kita juga undang aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, POM TNI, mereka tanggung jawab tujuannya supaya ke depan mampu menyamakan persepsi kita untuk membenahi sistem yang salah," ujar Alex di gedung KPK, Selasa (18/10).

Selain itu, KPK juga menggandeng Bea dan Cukai serta Kementerian Keuangan agar nantinya angka kecurangan di bidang barang-barang impor bisa ditekan. Namun Alex enggan membeberkan perusahaan apa saja yang terlibat atas importir ilegal, termasuk institusi yang sering menjadi beking aksi curang tersebut. (mdk/cob)